Materi Pencegahan Perilaku Berisiko Dinilai Harus Humanis
Dewan Pendidikan Kota Jogja meminta materi pencegahan perilaku berisiko disampaikan secara humanis dan tidak diskriminatif.
Sejumlah penumpang bersiap menaiki bus di Terminal Jombor, Jumat (6/5/2022)./Harian Jogja-Lugas Subarkah
Harianjogja.com, JOGJA– Pemerintah DIY kini tengah mengkaji penerapan kebijakan transit bus pariwisata di tiga tempat transit agar bus berukuran jumbo tersebut tidak masuk ke wilayah Kota Jogja demi mencegah kemacetan.
Kajian itu dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) tahun ini. Adapun tiga tempat transit yang disiapkan untuk menampung bus pariwista tersebut yakni Terminal Giwangan, kawasan Bandara Adisutjipto, dan Terminal Jombor. Dari tempat tersebut, nanti ada kendaraan umum yang akan mengantarkan wisatawan ke pusat Kota Jogja seperti kawasan wisata Malioboro dan lainnya.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan, kebijakan sistem transit bus wisata itu butuh kajian dan kesiapan lainnya. “Masih perlu analisis, kajian, perlu kesiapan pengaturan dari sisi aturan. Baik itu Peraturan Wali Kota [Perwal] atau Peraturan Daerah [Perda],” katanya, Selasa (7/3/2023).
Dia mengatakan, ada sejumlah kendaraan yang bisa digunakan untuk mengantarkan wisatawan dari lokasi transit bus wisata ke pusat kota. Antara lain kereta KRL dan bus dengan ukuran lebih kecil. Selain itu, Dishub DIY juga berencana mengadakan shuttle bus dan bus listrik di terminal transit tersebut.
“Untuk yang masuk wilayah tengah kota, misalnya Malioboro nanti akan dilayani bus listrik. Perlu perhitungan, konsepnya sudah ada,” ucapnya.
Dia menyampaikan saat ini Terminal Bandara Adisutjipto telah memadai untuk digunakan sebagai tempat transit bus pariwisata. Selain itu juga sudah ada bus penunjang. “Sekarang Bandara Adisucipto sudah seperti transit point. Jadi sudah bus, baik itu Teman Bus maupun Trans Jogja yang juga melayani di sana,” katanya.
Selain itu, Ni Made menilai Terminal Bandara Adisutjipto serta Terminal Giwangan memiliki luas yang memadai untuk menampung bus pariwisata berukuran jumbo. “Cukup besar lahannya sekitar 2,6 hektare [Terminal] Giwangan, [Terminal Bandara] Adisucipto [luas] sekitar tiga hektare. Tapi tidak semuanya untuk parkir, [lainnya] untuk fasilitas publik di sana,” jelas dia.
Adapun pengelolaan lokasi transit seperti Terminal Giwangan, nantinya akan diserahkan ke Pemkot Jogja. Alhasil pengaturannya pun menjadi kewenangan Pemkot Jogja.
Dia mengatakan diperkirakan tahun depan, pengadaan shuttle bus akan dilakukan. Namun, pengadaan fasilitas tersebut tetap menyesuaikan kemampuan keuangan Pemda DIY. “Enggak bisa banyak dulu [pengadaan shuttle bus], dari sisi perhitungan kita ada biaya operasional dan lain-lain, biaya pengadaan busnya," katanya.
Ditegaskannya tahun ini kebijakan transit bus pariwisata tersebut belum dapat diterapkan karena masih dalam tahap kajian. “Ini kan kita harus ada aturannya, kemudian harus koordinasi juga dengan Pemerintah Kota, sementara 2023 Terminal Giwangan juga sedang kita lakukan pengembangan untuk dibangun, termasuk Kota nanti sedang menyiapkan lahan untuk parkir bus pariwisatanya,” katanya.
Kepala Dinas Pariwisata DIY Singgih Raharjo menyambut baik rencana kebijakan transit bus pariwisata tersebut. “Ide yang saat bagus untuk mengurai kemacetan dan mendorong persebaran agar tidak timpang kabupaten dan kota, saya kira masing-masing punya daya tarik,” katanya.
BACA JUGA: Eks Wali Kota Jogja Haryadi Minta Dipenjara di Sukamiskin
Namun, menurut Singgih perhitungan terkait rencana penerapan kebijakan tersebut perlu perhitungan matang. “Kuantitasnya dipikirkan, satu bus shuttle-nya, berapa [yang akan digunakan] diperhitungkan betul,” kata Singgih.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Dewan Pendidikan Kota Jogja meminta materi pencegahan perilaku berisiko disampaikan secara humanis dan tidak diskriminatif.
BBPOM Yogyakarta mempercepat penerbitan NIE bagi UMKM pangan olahan agar produk lokal Jogja aman, bermutu, dan mampu bersaing.
Wapres Gibran bertemu Hun Many membahas reformasi birokrasi, olahraga, serta penanganan TPPO terkait penipuan daring.
Menteri PKP Maruarar Sirait optimistis target penyaluran 350.000 rumah subsidi FLPP pada 2026 tercapai. Realisasi hingga Juli telah melampaui 111.000 unit.
Mahasiswa KKN-PPM UGM menggandeng BRI BO Wates mengedukasi warga Giripeni, Kulonprogo, agar memanfaatkan KUR dan KPP serta menghindari pinjol ilegal.
Gempa magnitudo 4,2 mengguncang laut selatan Malang. BMKG memastikan gempa tidak berpotensi tsunami dan belum ada laporan kerusakan.