Pemda DIY Gagal Beli Mobil Listik karena Harus Inden

Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah Pusat berencana memberikan subsidi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) pada 1 April 2023. Pemda DIY menyambut baik kebijakan tersebut, meski pengadaan kendaraan listrik yangdirencanakan Pemda DIY pada 2022 dan sempat menghadapi kendala. 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DIY Wiyos Santoso menyampaikan Pemda DIY telah merencanakan pengadaan mobil listrik pada 2022, tetapi penghadapi kendala. 

“Pemda pernah berencana mengadakan mobil listrik, sudah kami anggarkan tahun 2022, tapi tidak bisa dilaksanakan, karena unitnya tidak ada dan harus inden. Padahal secara administrasi keuangan, kami tidak bisa membayar dengan sistem inden,” ucapnya, Kamis (23/3/2023).

BACA JUGA: Pengisian Daya Mobil Listrik Rencananya Dibangun di Sekitar Malioboro

Dia mengatakan pengadaan kendaraan bagi instansi pemerintah harus dilakukan di tahun anggaran yang sama, sehingga sistem inden tidak bisa dijalankan.

“Kadang ini menjadi kendala, unitnya masih terbatas,” katanya. 

Sementara, motor listrik menurut Wiyos belum banyak digunakan untuk mobilitas di lingkup pemerintahan, sehingga Pemda DIY lebih memprioritaskan pengadaan mobil listrik. 

BACA JUGA: Ada 700 Kendaraan Listrik di DIY, SPKLU Malah Belum Ada

“Asal unitnya ada, peralihan mobil bahan bakar minyak ke mobil listrik tentu memungkinkan. Namun, kalau harus inden lebih dari tahun anggaran, kami enggak bisa membeli mobil listrik. Kita tunggu penggunaan mobil listrik menjadi massal, baru kami berubah ke [kendaraan] listrik,” ucapnya. 

Wiyos juga mendorong agar subsidi kendaraan bermotor listrik tersebut dapat dimanfaatkan pemerintah. “Kami harapkan dengan adanya aturan dari pusat, masyarakat bisa memanfaatkan untuk kebijakan subsidi pajak dan biaya balik nama. Kami harapkan semakin banyak kendaraan [listrik] di Jogja,” ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.