Gelar Sensus Pertanian 2023, BPS Bantul Terjunkan 747 Petugas

Harianjogja.com, BANTUL—Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bantul akan menyelenggarakan Sensus Pertanian (ST) 2023 yang digelar pada 1 Juni sampai 31 Juli mendatang. ST 2023 akan mendata usaha pertanian perorangan, usaha perusahaan pertanian berbadan hukum dan usaha pertanian lainnya.

Kepala BPS Bantul Dedi Cahyono mengatakan, cakupan pendataan ST di wilayah setempat nantinya akan meliputi seluruh wilayah yang terdiri dari 17 kapanewon, 75 kalurahan dan 599 RT. Pihaknya menerjunkan sebanyak 747 petugas enumator yang nantinya mengumpulkan data di lapangan dari pintu ke pintu.

BACA JUGA: Sensus Pertanian Digelar Tahun Ini, 3.018 Petugas Diterjunkan

"Keterlibatan masyarakat dalam ST 2023 utamanya sebagai responden sangat membutuhkan peran semua pihak dalam menyosialisasikan, sehingga masyarakat memberikan jawaban yang benar untuk membangun kebijakan pertanian," katanya Selasa (23/5/2023).

Pendataan dalam ST 2023 meliputi enam subsektor pertanian yakni tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan door to door dan metode snowball.

"Petugas lapangan sensus akan mendapatkan sejumlah satuan lingkungan setempat dan setiap enam orang akan dibawahi oleh pemeriksa lapangan sensus," jelasnya.

Ketua Tim ST 2023 BPS DIY Rahmawati menjelaskan, pelaksanaan ST sangat penting dalam menjawab sejumlah isu pertanian di level global, nasional dan lokal. Adapun isu kunci yang jadi konsentrasi yakni ketahanan pangan, kualitas dan keamanan pangan, keberlanjutan pangan global baik secara sosial ekonomi dan lingkungan.

BACA JUGA: Pastikan Perkembangan Pertanian DIY, BPS Gelar Sensus Pertanian Mulai 1 Juni

"ST akan banyak menghasilkan informasi untuk gambaran berbagai pihak sebagai perencanaan dan evaluasi, tersusunnya direktori, demografi pertanian dan lahan, geospasial pertanian, komoditas, penggunaan teknologi modern, data kelompok tani dan urban farming, petani milenial dan perhutanan sosial," katanya.

Sekda Bantul Agus Budi Raharja menyebut, data merupakan urat nadi dalam penyelenggaraan roda pemerintahan. Tanpa kehadiran data yang jual dan valid evaluasi kebijakan dan tolok ukur keberhasilan suatu program sakit dinilai. "Identifikasi masalah dan pengentasan masalah jadi lebih gampang lewat data," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.