JDIH Biro Hukum Setda DIY dan Komisi A DPRD DIY Sosialisasikan Perda Pancasila & Wawasan Kebangsaan

GUNUNGKIDUL—Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Biro Hukum, Sekretariat Daerah (Sekda) DIY bersama Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY menggelar Sosialisasi Produk Hukum tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di balai Kalurahan Kelor, Karangmojo, Kamis (13/7/2023). Kegiatan sosialisasi ini dilakukan sebagai bentuk upaya untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan serta kegotongroyongan di masyarakat.

Anggota Komisi A DPRD Gunungkidul, Heri Dwi Haryono mengatakan Pemda menjadi satu-satunya pemerintah daerah di Indonesia yang memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Produk hukum ini disahkan tahun lalu dan diberi nomenklatur Perda No 1/2022. “Selain perda juga sudah dibentuk Peraturan Gubernur No 60/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan,” kata Heri, Kamis siang.

Menurut dia, latar pembentukan perda dan produk hukum turunannya dilakukan karena melihat kondisi sosial kemasyarakatan di wilayah DIY. Beberapa kasus seperti masalah intoleransi, radikalisme, terorisme menjadi pendorong untuk melahirkan peraturan tersebut. “Kami berharap dengan peraturan ini, persatuan dan kesatuan, keharmonisan hingga nilai-nilai kegotongroyongan tetap terjaga di masyarakat,” katanya.

BACA JUGA: Cegah Radikalisme dengan Memperkuat Ideologi Pancasila

Politikus Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini mengatakan Pemda DIY selama ini memang menjadi rujukan dan tempat studi banding dari daerah lain. Hal itu lantaran Perda No 1/2022 merupakan produk hukum yang pertama di Indonesia. “Jadi banyak daerah lain yang belajar untuk membuat peraturan yang sama,” katanya.

Tujuan Utama

Pembicara dalam sosialisasi tersebut, Bambang Eko Prabowo mengatakan nilai-nilai persatuan dan kesatuan di masyarakat harus dijaga. Hal ini sudah mulai diimplementasikan dengan membentuk Perda No 1/2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. “Kegiatan hari ini juga sebagai langkah menyosialisasikan ke masyarakat. harapannya bisa terus dimasifkan dengan program dan kegiatan di setiap kalurahan,” katanya.

Bambang mengungkapkan keberadaan perda sangat bagus dikarenakan untuk mewujudkan keadilan di masyarakat. Tujuan utama ini sudah dituangkan dalam Dasar Negara, Pancasila.

Menurut dia, di setiap sila Pancasila mengandung makna yang saling berkaitan dengan tujuan utama di sila kelima mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. “Jadi semua saling terkait dan memiliki cita-cita yang luhur sehingga kita sebagai masyarakat harus bisa mewujudkannya,” kata Bambang.

Ia menyakini dengan adanya sosialisasi tentang wawasan kebangsaan dan mengamalkan sila-sila dalam Pancasila maka kehidupan masyarakat akan bahagia, tentram dan jauh dari perpecahan. “Kalau sudah bahagia dan bisa berpikir tenang serta tidak ada ketegangan, maka bisa berpengaruh terhadap usia harapan hidup yang semakin panjang,” katanya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.