Sleman Siap Terapkan UU Penyesuaian Pidana, Perda Tak Perlu Direvisi
Pemkab Sleman siap menerapkan UU Penyesuaian Pidana. Ribuan perda tak perlu direvisi satu per satu berkat mekanisme konversi sanksi.
Suasana malam di acara penganugerahan apresiasi KLA 2023 di Hotel Padma, Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu (22/7/2023). /Istimewa -- Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Sleman
Harianjogja.com, SLEMAN—Kabupaten Sleman kembali meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori Utama di tahun 2023. Capaian ini berhasil diraih Kabupaten Sleman secara berturut-turut sejak 2022.
Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi mendukung program-program KLA di Kabupaten Sleman. Penghargaan ini diharapkan Kustini dapat memotivasi seluruh stakeholder untuk meningkatkan kinerjanya agar terus bisa mewujudkan Sleman sebagai Kabupaten Layak Anak.
"Kami akan terus berupaya meningkatkan prestasi ini. Sehingga Kabupaten Sleman bisa jadi Kabupaten Layak Anak untuk melindungi hak-hak anak di Kabupaten Sleman," ungkap Kustini.
Kabupaten Sleman berhasil meraih penghargaan KLA kategori Utama selama dua kali beruntun, setelah sebelumnya mendapat penghargaan yang sama pada 2022 lalu. Penghargaan KLA kategori utama ini diberikan kepada Kabupaten/Kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati, kepada Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo.
Menteri PPPA, I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengucapkan selamat kepada pemerintahan daerah yang berhasil meraih penghargaan KLA dengan berbagai kategori. Pelaksanaan evaluasi KLA ini dijelaskan Bintang dilakukan dengan melibatkan kementerian lembaga terkait, pakar anak, perguruan tinggi juga mendengarkan aspirasi anak terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di wilayahnya.
"Para peraih penghargaan patut berbangga. Sebab hasil evaluasi tidak hanya dinilai oleh pemerintah pusat dan provinsi saja, tapi juga melibatkan tim independen yang kredibel. Di antaranya terdiri dari para pakar di bidang anak dan perwakilan dari perguruan tinggi," ucapnya.
Penganugerahan KLA dilakukan berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan melalui mekanisme evaluasi mandiri, verifikasi administrasi hingga tahap pembuktian melalui verifikasi lapangan hibrid dan verifikasi lapangan langsung.
Pada 2023 ini ada kenaikan jumlah peraih kategori utama yakni sebanyak 19 Kabupaten/Kota. Jumlah ini naik signifikan dibandingkan tahun lalu yang hanya delapan Kabupaten/Kota. Kendati demikian Bintang berpendapat hingga saat ini belum ada Kabupaten/Kota yang berhasil meraih predikat Kabupaten Layak Anak.
"Oleh sebab itu, Kabupaten/Kota yang telah meraih kategori utama bisa memecah telur untuk mendapatkan kategori kabupaten/Kota Layak Anak," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Sleman siap menerapkan UU Penyesuaian Pidana. Ribuan perda tak perlu direvisi satu per satu berkat mekanisme konversi sanksi.
Pemkab Bantul mempercepat sertifikasi halal UMKM. Baru sekitar 20 persen produk bersertifikat, dengan sektor pangan menjadi prioritas.
Harga cabai rawit merah mencapai Rp64.250 per kg pada 1 Juli. Simak daftar lengkap harga pangan terbaru berdasarkan data PIHPS Nasional.
Kemenhut menegaskan mangrove Indonesia berperan penting menghadapi perubahan iklim, menjaga kedaulatan negara, dan menjadi pusat pembelajaran dunia.
DPR mendesak pemerintah mengangkat seluruh guru PPPK menjadi penuh waktu serta mengusulkan gaji minimal Rp7 juta per bulan.
Promo tiket Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko masih berlaku hingga 3 Juli 2026. Ada buy 1 get 1, diskon tiket, dan promo naik candi.