Pemda DIY Bantah akan Mengirimkan 6.000 Warga Jogja ke Ibu Kota Nusantara

Harianjogja.com, JOGJA—Pemda DIY melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) membantah kabar sebanyak 6.000 lebih warga akan dikirim ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam program transmigrasi.

Kepala Bidang Perlindungan dan Penempatan Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans DIY, Disnakertrans DIY, Elly Supriyanti mengatakan informasi yang menyebut ada 6.000 warga DIY yang akan dikirim ke IKN melalui program transmigrasi tidak benar.

"Kabar (akan mengirim 6000 warga ke IKN) itu sama sekali tidak benar. Apalagi kebijakan alokasi penempatan transmigrasi itu ada di pemerintah pusat, bukan di kami," katanya kepada Harian Jogja, Rabu (2/8/2023).

Dia menjelaskan, angka 6.000 warga DIY yang mengikuti transmigrasi itu merupakan angka kumulatif keterlibatan DIY dalam program transmigrasi yang digagas oleh pemerintah pusat. DIY, sambung Elly, sudah berperan serta dalam Program Transmigrasi lebih dari 5 dasawarsa.

BACA JUGA: Rencana Pemerintah Kirim 6.000 Warga Jogja ke IKN Tuai Polemik hingga Penolakan

"Dalam 15 tahun terakhir (tahun 2008 sd 2022) DIY telah mengirimkan transmigran sejumlah 2.116 KK atau 6.823 Jiwa. Peserta transmigrasi ini dikirim menyeluruh se Indonesia, bukan di Kalimantan saja. Alhamdulillah transmigran yang kita kirim sudah meningkat taraf hidupnya," katanya.

Berdasarkan data Sakernas BPS Agustus 2022, katanya, Penduduk DIY yang bekerja di sektor pertanian menduduki urutan kedua yakni 17,94%. Artinya masyarakat DIY boleh dikatakan sudah memiliki pengalaman dan ketrampilan di bidang pertanian. Jadi ini menjadi salah satu modal untuk sukses menjadi transmigran.

Dengan demikian, katanya, Disnakertrans DIY menganggap bahwa Program Transmigrasi masih relevan dalam rangka untuk mengurangi pengangguran dan perluasan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat DIY, pemerataan pembangunan dan ikut menjaga keutuhan NKRI. "Sehingga kami siap untuk berperan dan berpartisipasi dalam mensukseskan Program IKN melalui Program Transmigrasi," katanya.

Tahun 2023 ini, lanjutnya, Pemerintah Pusat hanya mengalokasikan sebanyak 200 KK untuk program transmigrasi se Indonesia. Dari jumlah tersebut alokasi untuk DIY hanya 20 KK saja. Itupun daerah tujuannya di Sumatera Barat dan Sulawesi Utara. "Memang ada rencana pusat untuk pengembangan ketahanan pangan dalam mendukung program pembangunan IKN. Itu bukan di lokasi IKNnya tetapi di kawasan penyangga IKN. Itu masih wacana," katanya.

Diberitakan sebelumnya, rencana transmigrasi 6.000 warga Jogja ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menuai polemik yang melibatkan banyak pihak terkait.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun mengatakan pemindahan melalui program transmigrasi tidak akan semudah itu dan akan menimbulkan respons berbeda di tengah masyarakat.

"Transmigrasi itu enggak gampang loh. Transmigran harus dijamin hidupnya dua tahun sampai mandiri. Jatah makan, kebutuhan rumah tangga. Mampu tidak pemerintah?" kata Samsun, Selasa (1/8/2023).

Selain itu, rencana transmigrasi 6.000 warga Jogja ke IKN ini juga dengan tegas ditolak AMAN atau Aliansi Masyarakat Adat Nasional Kaltim.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.