Siswa Diminta Beli Buku Paket, Disdikpora Bantul: Manfaatkan Dana BOS!

Harianjogja.com, BANTUL—Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Bantul meminta sekolah negeri untuk memanfaatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) untuk pengadaan buku pendamping kurikulum merdeka.

Kepala Disdikpora Bantul, Isdarmoko mengatakan meski penjualan buku pendamping kurikulum merdeka tersebut diakomodir oleh Paguyuban Orang Tua (POT) akan tetapi harga paket buku sudah ditentukan, sehingga memantik orang tua siswa untuk bersuara. "Dana BOS dan Bosda digunakan untuk segala kegiatan sekolah termasuk pengadaan buku,” kata Isdarmoko, saat dihubungi Jumat (4/8/2023).

Hal itu disampaikan Isdarmoko menanggapi polemik penjulan buku di SDN I Bantul. Menurutnya, dana BOS dan Bosda di tiap sekolah berbeda-beda. Semakin banyak siswanya maka semakin besar nominal dana BOS dan Bosda. Sebaliknya semakin sedikit siswanya maka sedikit pula nominal Bos dan Bosda.

"Jadi, pengadaan buku bisa dilakukan secara bertahap. Jika mampunya sekolah beli lima buku ya lainnya bisa di tahun berikutnya,” ujarnya.

Pihaknya tidak mempersoalkan bahkan mengapresiasi jika ada orang tua membeli buku pelajaran pendamping untuk anak didik. “Tidak masalah orang tua membelikan buku untuk anaknya. Karena memang kemampuan sekolah terbatas untuk pengadaan buku,” ucapnya.

Sebelumnya, salah satu orang tua siswa SDN I Bantul mempertanyakan kebijakan sekolah atas penjualan buku pendamping merdeka belajar. Pengadaan paket buku melalui POT itu sudah ditentukan harganya. Buku paket yang harus dibeli tersebut adalah LKS Bahasa Jawa dengan harga Rp10.000, LKS Agama Rp10.000, LKS PJOK Rp10.000.

Kemudian buku Praktek Membatik Rp40.000, buku Paket Bahasa Jawa Rp41.000, TIK Rp47.000, Incer Bahasa Indonesia Rp38.000, Incer Seni Budaya Rp38.000, Incer Matematika Rp38.000, dan Pancasila Platinum Rp83.000. Total paket harga buku yang harus dibeli tersebut Rp355.000.

Bukan kali ini saja wali murid tersebut diminta untuk membeli paket buku kurikulum merdeka, namun saat anaknya kelas I juga diminta membeli paket buku dengan harga Rp370.000. Saat anaknya di kelas I tidak ada pinjaman buku sama sekali. Semuanya beli. Karena kalau tidak membeli maka siswanya bisa mencatat.

Seharusnya, kata dia, sekolah memfasilitasi semua buku pelajaran untuk siswa karena sekolah negeri sudah dijamin oleh pemerintah termasuk pengadaan buku pelajaran. “Jika alasannya sekolah tidak cukup uangnya untuk pengadaan buku, harusnya mengajukan dong ke pemerintah. Jangan dibebankan ke siswa,” kata salah satu wali murid tersebut.

Pertanyaan terkait kebijakan pengadaan buku pelajaran pendamping merdeka belajar itu ia unggah juga di media sosial. Bahkan ia ingin duduk bareng dengan SDN I Bantul untuk membahas persoalan tersebut. Namun harus ada yang memfasilitasi dalam pembahasan kebijakan pengadaan buku itu.

“Saya minta duduk bareng 1 meja dengan Nadiem Makarim, Najwa Sihab, GKR Hayu dan Ombudsman RI untuk menemukan jawaban atas pertanyaan saya mengenai pengadaan buku kurikulum merdeka di SDN I Bantul agar tidak ada kesimpangsiuran,” cuitnya dalam twitter.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.