Masyarakat Jangan Mudah Termakan Hoaks di Era Banjir Informasi
Wakil Ketua DPRD DIY Budi Waljiman mengingatkan pentingnya literasi digital agar masyarakat mampu memilah informasi dan terhindar dari hoaks.
Dwi Wahyu Budiantoro, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY
JOGJA—Langkah Presiden Joko Widodo dengan mendorong peningkatan kesejahteraan bagi aparatur penyelenggara negara, mendapatkan dukungan penuh PDI Perjuangan.
Dwi Wahyu Budiantoro, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY menegaskan dukungan kebijakan peningkatan kesejahteraan bagi aparatur negara penting, utamanya dalam mendorong pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik
"Harapan PDI Perjuangan, lewat kebijakan peningkatan kesejahteraan harus dibarengi dengan support UMKM, sebab jika menengok data 98 persen perekonomian bergerak karena aktivitas pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Butuh aparatur yang SDM mumpuni, konsisten dalam melayani UMKM," kata Dwi Wahyu Budiantoro, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY, Jumat (18/8/2023).
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY menilai harus ada kesetaraan aparatur dan kesejahteraan rakyat, kalau tidak, maka ada kesenjangan aparatur di dinas provinsi dengan relasinya untuk melayani pelaku UMKM.
Untuk itu, PDI Perjuangan dalam rangka dukung meningkatnya kesejahteraan masyarakat DIY, perlu dibarengi dengan kesejahteraan aparatur nya, ASN-nya harus sejahtera juga.
Jika melihat data kepegawaian baik ASN maupun tenaga bantu di pemerintahan DIY, ada PNS sebanyak 9497 dan P3K ASN 819. Lalu untuk tenaga P3K DIY atau tenaga bantu jumlahnya 3.010 dan tenaga outsourcing (data awal 2022) 3002.
"Fraksi PDI Perjuangan DIY berikan apresiasi usulan menaikan gaji PNS, TNI dan Polri sebesar 8 persen seperti yang disampaikan dalam pidato pengantar Nota APBN 2024, di daerah harus di breakdown lebih detailnya," kata Dwi Wahyu Budiantoro, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY.
BACA JUGA: Dugaan Korupsi Pengadaan Truk, Direktur Basarnas Diperiksa KPK
Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan menambahkan guna meningkatkan perekonomian nasional salah satu penggeraknya kemampuan, kapasitas belanja per kapita.
"Semakin sejahtera para ASN, semoga makin tingkatkan kinerja dan kualitas layanan publiknya," kata Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan.
Melalui peningkatan gaji ASN dan aparatur pemerintah bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada rakyat. Kinerja pelayanan semakin baik ke depan.
"Adanya tambahan gaji, naiknya gaji ASN atau aparatur pemerintah tentu bisa dorong meningkatnya pemasukan aparatur. Harapan kita seiring naiknya pendapatan diikuti juga dengan kinerja kualitas pelayanan publik yang semakin baik. Baiknya gaji bisa dorong bertumbuhnya perekonomian rakyat Indonesia," kata Eko Suwanto, politisi muda PDI Perjuangan alumni Magister Ekonomika Pembangunan UGM ini. (BC)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Wakil Ketua DPRD DIY Budi Waljiman mengingatkan pentingnya literasi digital agar masyarakat mampu memilah informasi dan terhindar dari hoaks.
FIFA membahas kemungkinan dana tambahan untuk 211 asosiasi anggota. UEFA dan Concacaf mengusulkan minimal US$10 juta per anggota.
Kuasa Gelap: Perjanjian Darah menghadirkan Rephaim, entitas kuno yang memperluas teror hingga satu wilayah. Tayang 8 Oktober 2026.
Polisi mengamankan remaja di Maguwoharjo, Sleman, setelah kecelakaan. Polisi menemukan celurit 50 cm yang diduga akan digunakan untuk tawuran.
Indonesia ditahan Malaysia 0-0 di FIFA ASEAN Cup 2026. Media Vietnam menyoroti permainan Garuda setelah Thom Haye dikartu merah.
Pedal rem mobil tiba-tiba keras bisa menandakan masalah pada booster, minyak rem, kampas hingga komponen pengereman lainnya.