Sensus Ekonomi DIY Tembus 69%, BPS Jamin Kerahasiaan Data
Sensus Ekonomi 2026 di DIY telah mencapai 69%. BPS DIY memastikan data pelaku usaha aman dan tidak berkaitan dengan perpajakan.
Antonius Hery Purwito (IST)\r\n
SLEMAN —Antonius Hery Purwito sadar betul bahwa setiap tahapan pemilu memiliki kerawanannya masing-masing.
Bahkan, pria asal Gamping, Sleman ini menilai setiap tahapan pemilu bisa dikatakan sangat rawan terjadinya pelanggaran.
Oleh karena itu, hal itu harus benar-benar diantisipasi. Dengan begitu, penyelenggaraan pemilu nantinya bisa berjalan dengan jujur, aman, damai, dan berintegritas.
“Pengawasan harus dilakukan. Perlu ada pengawasan yang seksama untuk setiap tahapan yang dilalui," katanya, Selasa (17/10/2023).
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi tersebut menegaskan bahwa yang diawasi bawaslu bukan hanya para peserta pemilu. Namun, kinerja dan penyelenggaraan pemilu oleh KPU.
Oleh karena itu, menurut mantan Panwascam Gamping itu, perlu persiapan dan kunci yang harus dioptimalkan agar di setiap tahapan dapat berjalan dengan lancar.
Tidak hanya terus menegakan sesuai dengan aturan yang berlaku, keberadaan indikasi pelanggaran juga harus ditindak dan diproses sampai tuntas. Bagi Hery, profesionalisme bawaslu dalam hal ini sangat dibutuhkan.
Selain itu, pengawasan sebenarnya tidak hanya terkait dengan penanganan dugaan pelanggaran di pemilu, tetapi juga perlunya upaya pencegahan sebelum terjadi pelanggaran.
Adapun, upaya pencegahan sendiri bisa dioptimalkan melalui berbagai cara. “Salah satunya terus menyosialisasikan atau mengingatkan kepada penyelenggara maupun peserta pemilu.” (BC)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sensus Ekonomi 2026 di DIY telah mencapai 69%. BPS DIY memastikan data pelaku usaha aman dan tidak berkaitan dengan perpajakan.
Polisi masih menyelidiki penyebab meninggalnya taruna Akpol Semarang berinisial AMM yang ditemukan terluka di kompleks pendidikan Akpol.
Dinsos Bantul menargetkan setiap pendamping PKH meluluskan 24 KPM dari bansos pada 2026 untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.
Belanja gaji pegawai Pemkab Sleman 2027 turun menjadi Rp787,97 miliar. BKAD mewaspadai TPP terdampak jika target PAD tidak tercapai.
Pemerintah memastikan pemisahan anggaran BGN dari fungsi pendidikan mulai diterapkan pada penyusunan APBN 2028 sesuai putusan MK.
Balita menjadi kelompok paling rentan TBC di Kota Jogja. Hingga 23 Juli 2026 tercatat 174 anak terdiagnosis tuberkulosis.