Tahapan Krusial Pilur Dimulai Juli, DPMKP2KB Desak Panitia Bergerak
DPMKP2KB Gunungkidul meminta panitia pilur di 31 kalurahan segera menyelesaikan tata tertib dan anggaran menjelang tahapan krusial Juli 2026.
Warga disabilitas - Freepik
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Komisi D DPRD Gunungkidul mendorong Pemkab untuk benar-benar memperhatikan kelompok penyandang disabilitas, khususnya dalam hal mengakses bantuan sosial dari pemerintah. Total hingga sekarang tercatat 6.019 disabilitas yang tersebar di Bumi Handayani.
Ketua Komisi D DPRD Gunungkidul, Supriyadi menyambut baik pemberian alat bantu kepada para disabilitas. Bantuan kursi roda diberikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Sosial P3A) berkerjasama dengan Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial DIY. “Semoga alat bantu yang diberikan bisa memberi manfaat,” katanya, Selasa (31/10/2023).
Meski demikian, dia berharap kepada pemkab untuk benar-benar memperhatikan keberadaan disabilitas. Perhatian yang diberikan sangat penting karena masuk kelompok rentan. “Jadi tidak hanya pendampingan, tapi wajib juga memberikan akses sarana prasarana, pemberdayaan hingga keberadaan di publik,” katanya.
Sekretaris Dinsos P3K Gunungkidul, Nurudin Araniri mengatakan, anggota difabel di Gunungkidul berjumlah sekitar 6.019 jiwa. Ia tidak menampik masih ada kelompok disabilitas yang belum terfasilitasi dengan baik. “Ini menjadi tugas kami untuk memberikan pendampingan sekaligus alat bantu agar para disabilitas tetap bisa berkarya,” katanya.
Menurut dia, berbagai bantuan sudah disalurkan. Sebagai contoh pada Mei lalu ada fasilitas layanan Kesehatan yang diselenggarakan di Balai Kalurahan Jatiayu.
Hanya saja, lanjut dia, dari target 120 orang, namun yang hadir hanya kisaran 80 orang difabel. Selain layanan Kesehatan, juga ada pemberian alat bantu seperti kursi roda yang totalnya mencapai puluhan unit per tahunnya.
“Seperti sekaragn kami serahkan enam kursi roda bagi anak berkebutuhan khusus. Kursi roda yang diberikan merupakan setelan khusus yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing penerima bantuan,” katanya.
BACA JUGA: Buka Layanan Jaminan Khusus Penyandang Disabilitas, Pemkot Jogja Fasilitasi Kesehatan Difabel
Menurut Nurudin, BP Jamkesos memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi kelompok disabilitas mendapatkan bantuan Kesehatan maupun alat bantu beraktivitas. Meski demikian, ia tidak menampik, masih banyak disabilitas yang belum mampu mengaksesnya.
Salah satu kendala dikarenakan proses pendaftarn yang melalui sistem online. Proses ini dirasa menyulitkan sehingga tidak hanya butuh pendampingan, tapi juga dibantu untuk mendaftarkan.
“Kami sudah bekerjasama dengan mitra dinsos seperti pedamping PKH dan tagana untuk membantu. Tidak hanya mendata dan menyosialisasikan, tapi juga membantu dalam mendaftar agar tersasar program bantuan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPMKP2KB Gunungkidul meminta panitia pilur di 31 kalurahan segera menyelesaikan tata tertib dan anggaran menjelang tahapan krusial Juli 2026.
Okupansi hotel di DIY saat libur sekolah mencapai 80%. PHRI mencatat kenaikan tamu, meski biaya operasional hotel meningkat hingga 20%.
IHSG dibuka naik 0,63% ke level 5.731. Penguatan ditopang BBCA, BBRI, dan AMMN meski sentimen ekonomi domestik masih membayangi pasar.
Gugatan perdata kasus dugaan penipuan jual beli perusahaan di Bantul memasuki mediasi, tetapi tergugat menolak menempuh jalur damai.
Daftar rute Trans Jogja 2026 terbaru lengkap dengan tarif, jalur, dan informasi layanan transportasi publik di Daerah Istimewa Yogyakarta.
PIHPS mencatat harga cabai rawit merah mencapai Rp63.900 per kg. Simak daftar terbaru harga beras, telur, bawang, daging, dan minyak goreng.