Anggaran Terbatas, Bantul Bidik APBN untuk Infrastruktur 2027
Pemkab Bantul mencari pembiayaan di luar APBD untuk infrastruktur 2027, termasuk pengembangan kawasan Pantai Selatan dan Kelok 23.
Kampanye pemilu - Ilustrasi/Freepik
Harianjogja.com, JOGJA—Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY mengaku mewaspadai sejumlah hal menjelang masuknya tahapan kampanye Pemilu 2024 yang jatuh pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024 mendatang. Banyak hal yang akan dicermati untuk mewujudkan tahapan kampanye berlangsung dengan aman dan damai.
Ketua KPU DIY Ahmad Shidqi mengatakan, sejumlah hal yang patut diwaspadai menjelang kampanye dimulai harus menjadi perhatian semua pihak. Pertama adalah soal berita bohong atau hoaks, kampanye hitam, atau kampanye negatif yang marak bermunculan di media sosial (medsos). Menurutnya, fenomena itu perlu diantisipasi sejak awal.
BACA JUGA : Kampanye di Lembaga Pendidikan Hanya Boleh Perguruan Tinggi dan Harus Ada Izin
"Karena medsos itu informasinya tidak terbatas waktu dan tempat, padahal kampanye dibatasi tempat dan waktu, saya kira perlu antisipasi terhadap kampanye di medsos," kata Shidqi, Senin (13/11/2023).
Selanjutnya adalah tantangan dalam menjaga ketertiban umum di masyarakat. Biasanya kampanye kerap dilakukan dengan arak-arakan pendukung maupun simpatisan partai politik yang berpotensi menimbulkan gesekan. Kemudian juga terdapat rapat umum yang diselenggarakan di tempat publik maupun kampanye terbuka dengan jumlah massa ribuan.
"Penggunaan jalan umum saya kira nanti perlu diantisipasi dan KPU lewat PKPU No. 20/2023 itu juga sudah menekankan agar peserta kampanye menjaga ketertiban kalau di jalan ya tertib juga di tempat umum," jelasnya.
BACA JUGA : Dituding Lakukan Kecurangan, TKN Prabowo-Gibran: Buktikan Saja!
Yang terakhir adalah dari sisi materi kampanye. Pihaknya mewanti-wanti adanya peserta Pemilu 2024 yang memanfaatkan isu tertentu untuk mendongkrak raihan suara. Selain itu juga mempolitisasi aspek tertentu di dalam masyarakat agar dipilih pada Pemilu 2024 mendatang.
"Dari sisi materi kampanye juga tidak boleh menyinggung atau politisasi terhadap SARA, berbahaya itu dan dapat memecah belah, harapannya kampanye bisa berjalan berbudaya dan bermartabat khususnya di wilayah DIY," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Bantul mencari pembiayaan di luar APBD untuk infrastruktur 2027, termasuk pengembangan kawasan Pantai Selatan dan Kelok 23.
Bantul membutuhkan 28.000 PJU untuk 1.001 ruas jalan. Baru 13.000 unit terpasang, sementara anggaran 2027 disiapkan Rp21 miliar.
Layanan SIMMADE Gunungkidul hadir di Balai Kalurahan Wiladeg, Karangmojo. Simak jadwal, syarat, dan biayanya.
BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta dan PERISAI JPHI mengevaluasi kinerja 2026 untuk memperluas perlindungan pekerja informal.
Jadwal KRL Jogja-Solo Selasa 17 November 2026 tersedia 15 perjalanan. Simak jam keberangkatan di 13 stasiun dan tarif Rp8.000.
Upstream Youth Champs 2026 di UGM mempertemukan mahasiswa dengan praktisi industri migas untuk mengenal teknologi, tantangan, dan kebutuhan kompetensi sektor en