Surae'i Tegakkan Regulasi di KPU Sleman dan Maksimalkan Komunikasi

SLEMAN—Suare'i mulai tertarik untuk penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) sejak masih menjadi mahasiswa. Sempat tergabung dalam organisasi eksternal kampus, HMI, Sura'ei yang sempat menjadi advokat akhirnya memilih bergabung dalam KPU Sleman dan menempati Divisi Hukum dan Pengawasan.

Berbekal pengalaman sebagai advokat, warga Prambanan, Sleman ini bertekad untuk menegakkan aturan yang ada di KPU berkaitan dengan Pemilu 2024. Meski ada regulasi jelas dan bersifat mengikat, namun, Surae'i mengaku jika regulasi tersebut tidak bersifat kaku. Sebab, perlu adanya koordinasi dengan sejumlah stakeholder seperti Bawaslu dan partai politik dalam penegakannya.

"Regulasi memang harus dijalankan. Tapi, komunikasi dengan stakeholder, utamanya dengan partai politik harus masif dilakukan. Sebab, sebisa mungkin  pelanggaran yang ada diminimalisasi dengan lebih banyak melakukan sosialiasi dan koordinasi. Agar pencegahan terhadap pelanggaran regulasi bisa dioptimalkan," katanya.

Sebagai personel yang menempati Divisi Hukum dan Pengawasan, Surae'i sadar jika tugasnya cukup berat. Tidak hanya membuat rancangan keputusan, tapi juga verifikasi partai politik, verifikasi DPD, dan pelaporan dana kampanye. Tetapi juga telaah hukum, advokasi hukum, sengketa Pemilu; dan pengendalian internal.

Surae'i berharap agar Pemilu 2024 nantinya berjalan baik. Oleh karena itu diperlukan pengawasan dari masyarakat. Disamping itu edukasi terkait dengan kepemiluan juga harus digencarkan pihaknya untuk meningkatkan pengetahuan pemilih terkait kepemiluan serta meningkatkan partisipasi pemilih. (***)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.