Perpusda Baru Sleman Masih Menunggu Lampu Hijau Anggaran
Pemkab Sleman masih mengupayakan pembangunan gedung baru Perpusda masuk APBD 2027. Proyek sekitar Rp30 miliar itu menunggu kepastian anggaran.
Jembatan layang atau fly over Ganefo, Mranggen-Demak./Ist
Harianjogja.com, KULONPROGO—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo sedang menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.
Dalam proses penyusunan, Pemkab masih akan menggelar rangkaian konsultasi publik. RPJPD tersebut ditargetkan selesai pada pertengahan tahun 2024.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulonprogo, Aris Nugroho mengatakan RPJPD tersebut masih berada di tahap rancangan awal dan akan paparkan dalam konsultasi publik tanggal (18/12/2023) bersama masyarakat dan akademisi.
BACA JUGA: Karangtaruna di Kulonprogo Diminta Membantu Mengentaskan Kemiskinan
“Prosesnya masih ke dewan, provinsi baru nanti jadi rancangan akhir. Setelah RPJPD tersebut jadi nanti akan jadi pedoman dalam menyusun empat tahapan RPJMD [Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah],” kata Aris ditemui di Embung Tonogoro, Kalurahan Banjaroya, Kulonprogo pada Sabtu (9/12/2023).
Secara umum RPJPD 2025-2045 membagi pembangunan dalam tiga kluster. Di sisi Selatan, Pemkab akan melanjutkan dan mengembangkan kawasan aerotropolis, lalu di Tengah akan menjadi kawasan industri kreatif termasuk kawasan industri Sentolo.
Sedangkan di sisi Utara akan dikembangkan lebih jauh menjadi kawasan pariwisata alam berkelanjutan. Aris juga menyinggung jalur/trase Temon - Borobudur atau yang sebelumnya disebut Bedah Menoreh akan dilanjutkan.
“Di RPJPD Kulonprogo juga ada rencana pembangunan fly over [jembatan layang] yang akan menghubungkan exit tol di Pengasih sampi jalan nasional di Triharjo. Ini sangat strategis karena kota kita terbelah rel kereta api,” katanya.
Aris menegaskan jembatan layang tersebut selain untuk akses wisata juga untuk akses menuju RSUD Wates. Dengan begitu pasien tidak akan terhalang rel kereta api.
“Terkait pembangunan fly over, Pj Bupati sudah memaparkan ke Pemerintah Pusat. Pusat siap mem-backup. Ini masih kami rumuskan apakah akan sharing, Pemkab menyediakan tanah lalu provinsi menyediakan apa,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Sleman masih mengupayakan pembangunan gedung baru Perpusda masuk APBD 2027. Proyek sekitar Rp30 miliar itu menunggu kepastian anggaran.
Pemkab Gunungkidul mengambil alih pengelolaan retribusi wisata di TPR Kemadang setelah ditemukan kebocoran penarikan retribusi.
Harga ayam dan telur mulai naik seiring program MBG kembali berjalan. Dapur SPPG diminta membeli bahan baku langsung dari peternak.
Kemenkeu menyiapkan pertemuan dengan pimpinan BI usai Perry Warjiyo mengundurkan diri sebagai Gubernur Bank Indonesia.
Pemkab Kulonprogo mengeluhkan minimnya keterlibatan dalam program MBG dan menyoroti sebaran SPPG yang belum merata di wilayahnya.
Kabupaten Bantul akan memasok 250 ton sampah per hari untuk mendukung operasional PSEL Piyungan yang ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2028.