KPU Bantul Libatkan Lagi Disabilitas untuk Penyortiran dan Pelipatan Surat Suara

Harianjogja.com, BANTUL—KPU Bantul akan melibatkan penyandang disabilitas dalam pelipatan dan penyortiran surat suara Pemilu 2024. Pelibatan penyandang disabilitas ini bukan kali pertama di ajang Pemilu. Pasalnya, hal yang sama juga pernah dilakukan oleh KPU Bantul pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020.

"Sama seperti pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020, kami tetap akan libatkan teman-teman disabilitas dalam pelipatan dan penyortiran surat suara pada Pemilu 2024. Apalagi, tadi pagi kami sudah dihubugi dari teman-teman disabilitas untuk bisa dilibatkan dalam pelipatan dan penyortiran surat suara pada Pemilu 2024," kata Ketua KPU Bantul Joko Santoso ditemui di ruang kerjanya, Kamis (28/12/2023).

Lebih lanjut, Joko mengungkapkan, sampai hari ini, pihaknya telah menerima logistik Pemilu berupa surat suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 381 boks atau 758.449 lembar ditambah 1.000 lembar untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Sementara pada 3 Januari mendatang, KPU Bantul juga akan menerima logistik Pemilu berupa surat suara untuk DPRD Kabupaten. "Itu menurut rekanan akan masuk pada 3 Januari mendatang. Artinya, untuk sortir dan pelipatan surat suara kemungkinan baru akan dimulai 4-5 Januari 2024. Akan tetapi, sampai kini kami masih menunggu petunjuk teknis untuk sortir dan lipat suara dari KPU Pusat," lanjut Joko.

Menurut Joko, sebelum penyortiran dan pelipatan surat suara, KPU Bantul beberapa beberapa waktu lalu telah melakukan simulasi. Di mana, dari hasil simulasi, didapatkan jika satu surat suara butuh 0,14 detik untuk pelipatan dan sortir. Dari bekal waktu pelipatan itu, KPU Bantul kini tengah menghitung kebutuhan tenaga untuk sortir dan pelipatan suara.

"Jika mengacu pada 2019, kami butuh sebanyak 261 tenaga sortir dan lipat mulai dari surat suara presiden dan wakil presiden sampai DPRD Kabupaten. Semua dilakukan oleh pekerja harian lepas. Untuk 2024 ini, kami perkirakan kebutuhan tenaga sortir dan lipat tidak akan jauh beda dari 2019, karena hanya beda sekian ribu surat suara," papar Joko.

Oleh karena itu, Joko mengaku saat ini pihaknya sudah mulai membuka lowongan untuk warga yang berminat menjadi petugas pelipatan. Nantinya sebelum pelipatan juga ada bimbingan teknis dalam pelipatan. "Ini sudah kami informasikan lebih awal," ucap Joko.

Ketua Bawaslu Bantul Didik Joko Nugroho mengatakan, pihaknya akan mengawasi proses pelipatan surat suara. Hal ini memastikan tidak ada kekurangan maupun penyalahgunaan surat suara di pemilu. “Setiap hari akan lakukan pengawasan," kata Didik.

Kekurangan 562 Petugas KPPS

Di sisi lain, Joko menyebut kekurangan 562 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu 2023 telah teratasi. Hal ini menyusul adanya koordinasi antara KPU Bantul dengan perangkat kalurahan dan dukuh untuk memenuhi kekurangan 562 petugas.

"Dan, hari ini semua sudah teratasi. Awalnya memang para dukuh ini tidak mau terlibat masalah politik termasuk mencarikan petugas KPPS untuk memenuhi kekurangan petugas KPPS. Akan tetapi, setelah kami lakukan pendekatan dan pemahaman, masalah ini bisa teratasi," ucap Joko.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.