13.500 Hektare Mangrove dan Lamun Dipulihkan, Ini Lokasinya
KKP menggandeng swasta merestorasi 13.500 hektare mangrove dan lamun di Jawa, Lombok Timur, dan Sumatera untuk mengembangkan karbon biru.
Bawaslu Kulonprogo tertibkan alat peraga kampanye (APK) peserta pemilu. Antara/ist/Dok Bawaslu Kulonprogo
Harianjogja.com, KULONPROGO—Peserta pemilu di Kulonprogo diminta mengecek keamanan pemasangan alat peraga kampanye (APK).
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kulon Progo Marwanto di Kulon Progo, Sabtu, mengatakan imbauan ini mengingat dalam tiga hari ini di wilayah Kulon Progo dilanda hujan lebat yang disertai angin dan menyebabkan puluhan alat peraga kampanye (APK) rusak atau roboh, sehingga bisa membahayakan keselamatan publik.
“Mestinya peserta pemilu tidak hanya bisa memasang APK. Tapi juga harus merawatnya. Karena APK tersebut terpasang di ruang publik. Jika miring, roboh atau rusak, bisa mengganggu pengguna ruang publik, bahkan bisa membahayakan keselamatan,” kata Marwanto di sela-sela penertiban APK.
Ia mengatakan regulasi terkait pemasangan APK memang tidak sedetail pemilu sebelumnya. Kalau di pemilu sebelumnya di aturan dicantumkan pemasangan APK wajib dijaga dan dirawat.
“Meski di regulasi yang sekarang tidak eksplisit tercantum, logikanya berani memasang mestinya harus merawat,” kata dia.
Marwanto mengatakan penertiban APK tahap kedua yang dilakukan oleh Bawaslu Kulon Progo bersama tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Kepolisian dan Dinas Perhubungan dijadwalkan akan berlangsung selama enam hari.
BACA JUGA: X Pasang Fitur Panggilan Suara dan Video untuk Pengguna Ponsel Android
“Kami mulai hari Selasa kemarin. Sabtu Minggu ini libur. Lalu lanjut Senin dan Selasa depan. Seluruhnya ada sekitar 2.400-an APK yang sudah direkomendasi di tahap kedua untuk ditertibkan. Namun, di luar yang direkomendasi, jika di lapangan ditemui APK yang membahayakan keselamatan publik, kesepakatan kami masuk yang ditertibkan," katanya.
Terkait dengan penertiban tahap ketiga, Marwanto belum bisa memastikan, bisa jadi nanti dibarengkan di masa tenang. Sebab penertiban APK ternyata memerlukan tenaga, anggaran dan waktu yang ekstra.
“Personel kami [Bawaslu Kulonprogo] terbatas, selain mengurusi APK masih ada banyak kegiatan pengawasan lainnya. Termasuk pembekalan pada pengawas TPS, pelatihan saksi, dan pengawasan logistik yang semuanya berimpitan dan berbarengan di akhir Januari dan awal Februari,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
KKP menggandeng swasta merestorasi 13.500 hektare mangrove dan lamun di Jawa, Lombok Timur, dan Sumatera untuk mengembangkan karbon biru.
Sekolah Rakyat Tahap III dibangun di 100 lokasi baru. Kapasitas sekolah direncanakan meningkat hingga 3.000 siswa per lokasi.
FIFA menghubungi PSSI terkait kerusuhan suporter PSS vs Arema FC di Maguwoharjo. Erick Thohir membuka peluang sanksi pengurangan poin.
Jadwal SIM Keliling Polda DIY Senin 23 November 2026 di Prambanan, lengkap dengan lokasi alternatif, syarat, dan biaya perpanjangan SIM.
Jadwal KRL Solo-Jogja relasi Palur-Yogyakarta lengkap per stasiun. Simak jam keberangkatan, tarif Rp8.000, dan cara membeli tiket.
Menteri PKP Maruarar Sirait memperkuat perlindungan konsumen perumahan dan mendorong penyelesaian persoalan Meikarta serta LRT City.