Kemenpan-RB Setujui Usulan Kebutuhan 538 Formasi CPNS dan PPPK Pemkab Gunungkidul

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Gunungkidul menyampaikan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah mendapat persetujuan prinsip kebutuhan ASN di lingkungan Pemkab Gunungkidul 2024 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Persetujuan prinsip diberikan untuk 538 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kepala Bidang Formasi, Pengembangan, dan Data Pegawai BKPPD Gunungkidul, M. Farid Juni Haryanto mengatakan dari jumlah kebutuhan formasi tersebut, sebanyak 89 formasi untuk CPNS dan 449 PPPK. Jumlah tersebut hanya untuk tenaga pengajar/guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. “Kebutuhan formasi untuk guru ada 100, itu PPPK semua soalnya [jabatan] fungsional. Kalau tenaga kesehatan dan teknis ada PNS-nya,” kata Farid dihubungi, Senin (25/3/2024).

Kebutuhan formasi mengacu pada ASN yang akan pensiun tahun ini dengan jumlah sekitar 450 ASN. Formasi yang akan dibuka juga menyesuaikan kemampuan daerah. Apabila anggaran daerah tidak mencukupi maka pembukaan formasi akan disamakan seperti jumlah ASN pensiun.

Pasalnya apabila satu orang/pegawai menghabiskan Rp3,5 juta per bulan baik untuk gaji maupun peningkatan kompetensi maka setidaknya perlu Rp1,8 miliar per bulan untuk para pegawai tersebut; ini mengandaikan Pemkab Gunungkidul benar-benar membuka 538 formasi.

Baca Juga

Tahun Ini Pemkab Bantul Usulkan 800 Formasi CPNS dan PPPK

Tahun Ini, Pemkab Sleman Ajukan Tambahan Pegawai Sebanyak 700 Formasi

Pemkab Sleman Ajukan Penambahan 723 Pegawai, Ada Ratusan Formasi CPNS

Farid mengaku belum ada pendetailan formasi. Saat ini pihaknya sedang menghitung kembali dan merinci kebutuhan tersebut.

“Setelah merinci, kami ke BKN [Badan Kepegawaian Negara]. Nanti diteliti lagi di sana. Hasilnya dikembalikan ke Kemenpan-RB. Nah, formasi yang mau diumumkan yang itu [setelah dikembalikan ke Kemenpan-RB],” katanya.

BKPPD juga sedang menunggu arahan dari Pemerintah Pusat terkait jadwal pembukaan pendaftaran CPNS dan PPPK. Lebih jauh, dia menjelaskan bahwa kemungkinan adanya calon CPNS dan PPPK sangat kecil bahkan tidak ada. Pasalnya, sistem yang digunakan serba digital.

“Jangan percaya dengan orang-orang yang membantu meloloskan. Ada aturannya. Semua lewat komputer sekarang ini. Percaya diri saja,” ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.