LKPJ Gubernur DIY 2023, DPRD Beri Catatan soal Penurunan Kemiskinan Belum Capai Target

Harianjogja.com, JOGJA - DPRD DIY menggelar rapat paripurna (Rapur) dengan agenda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DIY Tahun Anggaran 2023 dan dipimpin oleh wakil ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana didampingi Wakil ketua DPRD DIY Atmaji. 

Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD DIY, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DIY Tahun Anggaran 2023. LKPJ ini disusun berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DIY tahun 2023-2026 yang merupakan bagian dari kerangka Visi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY tahun 2005-2025.

Sultan menyatakan realisasi pendapatan daerah tercapai 99,75% dari target atau bisa dikatakan terealisasi sebesar Rp5,8 triliun. Capaian yang telah berhasil terealisasi tersebut ditopang dari capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023 sebesar Rp2,3 triliun. 

”Hal ini dikarenakan pendapatan dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah dapat melebihi target yang ditetapkan,” kata Sultan, Jumat (29/3/2024). 

Jika ditinjau dari sisi belanja, Sultan mengungkapkan realisasi belanja mencapai Rp5,7 triliun atau sebesar 94,87% dari Total Belanja yang ditetapkan Pemda DIY sesuai APBD tahun 2023, yakni sebesar Rp6 triliun. 

”Persentase realisasi belanja ini diharapkan memberikan peningkatan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan, baik urusan wajib, urusan pilihan, maupun penunjang urusan,” jelasnya. 

Lebih lanjut, Sri Sultan menyampaikan hasil evaluasi terkait pencapaian kinerja pembangunan yang mengacu pada target RPD DIY tahun 2023-2026, maupun RKPD DIY tahun 2023.

Melihat evaluasi tersebut, pencapaian realisasi dapat dijelaskan menjadi tiga bagian. Pertama, Realisasi kinerja tujuan pemda menunjukan bahwa capaian Inclusive Growth Index (IGI) mencapai 6,01 dan Good Governance yang diukur dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi (RB) mencapai 88,15.

BACA JUGA: Sultan Sampaikan LKPJ 2023, Realisasi Pendapatan Daerah Capai 99 Persen

Kedua, Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Pemda atau IKU Pemda tahun 2023 menunjukan bahwa Dari total 10 indikator yang telah ditetapkan, terdapat 4 indikator memiliki capaian, lebih atau sama dengan 100%, dan terdapat 6 indikator pada capaian kurang dari 100% dengan rentang capaian 97.21% – 89,19%.

”Indikator yang belum mencapai target RPD DIY tahun 2023-2026, adalah Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Gini, Indeks Williamson, Tingkat Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK),”

Ketiga, Indikator Realisasi Kinerja Program Pemda tahun 2023 sebagai turunan dari Sasaran Pemda, memiliki total 20 indikator, dengan 13 indikator memiliki capaian di atas atau sama dengan 100%, dan 7 indikator dengan realisasi kurang dari 100%.

”Indikator yang belum tercapai adalah Tingkat Ketaatan Usaha/Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan, Indeks Risiko Bencana (IRB), Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), Harapan Lama Sekolah (HLS), Penurunan Jumlah Penduduk Miskin, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Survei Kepuasan Masyarakat,” terangnya.

Sultan menyampaikan capaian kinerja tahun 2023 masih merefleksikan kondisi yang dipengaruhi oleh dampak dinamika global. Meskipun banyak indikator kinerja yang telah terpenuhi, tapi masih terdapat gap antara target dan realisasi jika melihat dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

”Kami sadar, masih banyak pekerjaan rumah yang harus ditangani secara bersama, tapi sekali lagi saya yakin, melalui semangat gumregah, gotong royong, dan kolaborasi lintas sektor-lintas aktor, semua persoalan dalam pembangunan dapat diselesaikan,” pungkasnya. 

Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana menyampaikan apresiasi terhadap Gubernur DIY karena LKPJ tahun ini lebih baik daripada tahun 2022. Namun masalah kemiskinan belum memenuhi target yang diharapkan.

"Tahun ini LKPJ lebih baik dari pada tahun 2022. Namun masalah kemiskinan masih belum memenuhi target yang diharapkan. Angka kemiskinan di DIY turun tetapi belum sesuai target yang diharapkan yakni 7 persen. Saat ini asih diangka 11 persen," kata Huda. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.