Meski ada Kebijaksanaan WFH, Pelayanan Publik di Bantul Tidak Kena Imbas

Harianjogja.com BANTUL—Pemerintah Pusat menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada 16-17 April 2024. Meski begitu, pelayanan publik di Bantul tidak terkena imbas.

"Pelayanan publik justru hari ini sudah dimulai. Dari pantauan sebelum libur [lebaran 2024] yang telah kita lakukan, pelayanan publik justru tidak pernah libur," kata Sekretaris Daerah Bantul, Agus Budi Raharja, Senin (15/4/2024).

Dia menyampaikan pelayanan kesehatan, administrasi kependudukan (Adminduk) dan perizinan akan tetap beroperasi meski kebijakan WFH tersebut diterapkan.

Dia menuturkan pelayanan kesehatan menyeluruh di puskesmas dan Rumah Sakit (RS) pun sudah mulai berlaku mulai Senin (15/4/2024). "Pasti banyak pasien yang memerlukan pelayanan kesehatan rutin untuk penyakit tertentu. Tadi kita pantau di RS Panembahan Senopati (RSPS) dan Puskesmas Imogiri sudah memberikan layanan," katanya.

Kemudian, menurutnya, pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bantul juga mulai membuka pelayanan secara tatap muka/offline pada Senin (15/4/2024), namun dengan jam pelayanan terbatas pada pukul 08.00-11.00 WIB. Sementara pelayanan Mall Pelayanan Publik (MPP) Bantul akan kembali beroperasi dengan jam pelayanan normal pukul 08.00-14.30 WIB pada Selasa (16/4/2024).

Baca Juga

WFH PNS Diharapkan Bisa Perlama Masa Belanja Wisatawan di Jogja

WFH untuk ASN di Lingkungan Pemkab Sleman Dibatasi

Hari Pertama Masuk Kerja Setelah Lebaran, Pemkab Sleman Awasi Sektor Pelayanan Publik

Sementara menurutnya, pelayanan Adminduk yang diampu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bantul telah buka sejak momen lebaran yaitu pada 6, 8, dan 13 April 2024.

Menurut Agus, organisasi perangkat daerah (OPD) pelayanan publik tersebut setiap tahun tetap memberikan pelayanan publik bagi warga selama momen Lebaran. Petugas yang ditempatkan pun sudah diatur untuk mengambil cuti secara bergiliran. Sehingga menurutnya kebijakan WFH tidak mempengaruhi pada pelayanan publik di Bantul.

"Kami [Pemkab Bantul] tidak membuat kebijakan WFH. Dari tahun ke tahun sudah diatur [cuti bagi ASN sektor pelayanan publik] oleh kepala OPD masing-masing," katanya.

Sementara Direktur RSPS Bantul, dr. Atthobari menyampaikan pelayanan poliklinik dan rehabilitasi medik mulai dibuka pada 15 April 2024 setelah sebelumnya libur pada 10-13 April 2024. Pelayanan instalasi dan unit pelayanan lainnya berjalan sebagaimana mestinya," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.