11 Polisi Diperiksa Propam Polda DIY Buntut Kekerasan di Aksi Demo 10 November
Sebanyak 11 polisi diperiksa Propam Polda DIY terkait dugaan pelanggaran saat pengamanan aksi 10 November. Jumlahnya masih bisa bertambah.
Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo ditemui seusai menghadiri Dies Natalis UGM ke-74 pada Selasa (19/12/2023)./Harian Jogja -- Catur Dwi Janati
Harianjogja.com, SLEMAN—Capres nomor 03, Ganjar Pranowo menerima putusan mahkamah konstitusi (MK) terkait perkara perselisihan hasil pemilu (PHPU). Lantas bagaimana dengan kelanjutan hak angket.
Ganjar menjelaskan persoalan hak angket ada di ranah parlemen. Karenanya persoalan ini biar dibahas oleh partai dan parlemen.
"Oh itu [hak angket] nanti di parlemen, saya bukan anggota dewan soalnya. Jadi nanti biar partai dan parlemen yang membahas," kata Ganjar pada Rabu (24/4/2024).
Di sisi lain, Ganjar menambahkan bila tugasnya dan Mahfud MD harus berhenti usai putusan MK.
"Tugas saya dan Pak Mahfud sebagai prinsipiel harus berhenti pada level putusan MK karena itu final and binding," tegasnya.
BACA JUGA: Ganjar Tidak Mendapat Undangan Penetapan Presiden dan Wapres Terpilih 2024 Hari Ini
Lebih lanjut, Ganjar juga sempat sedikit memberikan komentarnya terkait gugutan PTUN yang diajukan oleh PDI Perjuangan.
"Ya kita tunggu prosesnya saja apakah nanti mendaftar diterima atau tidak, disidang atau tidak, kita serahkan kepada pengadilan," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sebanyak 11 polisi diperiksa Propam Polda DIY terkait dugaan pelanggaran saat pengamanan aksi 10 November. Jumlahnya masih bisa bertambah.
Jogja Menyapa #7 digelar 21 November 2026 di Taman Budaya Embung Giwangan dengan workshop, kompetisi, layanan kesehatan, dan hiburan gratis.
Bareskrim akan memaparkan hasil gelar perkara dugaan makar terhadap Presiden Prabowo di Kejagung pada Jumat, 20 November 2026.
Pertamina Patra Niaga memperkuat pasokan BBM dan LPG menjelang Nataru 2026/2027 melalui optimalisasi kilang dan penambahan armada distribusi.
KPK mendalami kewenangan penerbitan HGB dan HGU saat memeriksa dua Dirjen ATR/BPN dalam penyidikan dugaan korupsi.
DKI Jakarta dan DIY memaparkan strategi efisiensi anggaran, digitalisasi pembayaran, serta creative financing dalam validasi IPKD 2026.