Menuntut Pencabutan Uang Pangkal, Ratusan Mahasiswa Berkemah di Halaman Rektorat UGM

Harianjogja.com, SLEMAN—Ratusan mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) melakukan aksi dengan berkamping di halaman Gedung Rektorat UGM. Aksi yang direncanakan akan berlangsung sepekan ini dilatarbelakangi oleh kebijakan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) yang diterapkan oleh UGM. Para peserta aksi menuntut pencabutan penerapan IPI yang dinilai memberatkan calon mahasiswa.

Humas Aliansi Mahasiswa UGM, Maulana menyebut penerapan IPI ke semua golongan UKT kecuali golongan 0 akan mengecilkan kesempatan bagi para mahasiswa yang tidak mampu maupun golongan menengah ke bawah. Kebijakan ini disebut Maulana bahkan membuat sejumlah pendaftar batal mendaftar di UGM.

"Jelas itu sangat-sangat merugikan bagi calon mahasiswa. Bahkan sudah banyak yang pada awalnya ingin mendaftar di kampus kerakyatan ini akhirnya mengundurkan diri untuk mendaftar," kata Maulana, Selasa (28/5/2024)

Penerapan IPI pada semua golongan UKT jalur Ujian Mandiri UGM -Computer Based Test (UM UGM CBT) dinilai berlainan dengan semangat universitas kerakyatan yang diusung UGM. Penerapan IPI bahkan dikenakan pada calon mahasiswa yang memperoleh subsidi UKT, tidak hanya pada golongan UKT unggul.

Di UGM sendiri, penerapan UKT dibagi menjadi ke dalam lima golongan. Lima golongan tersebut meliputi golongan UKT dengan subsidi 100%, golongan UKT dengan subsidi 75%, golongan UKT dengan subsidi 50%, golongan UKT subsidi 25% dan golongan UKT unggul.

Penerapan IPI bukanlah yang pertama kali diterapkan oleh UGM. Kebijakan ini disebut Maulana telah diterapkan sejak 2022 dengan nama yang berbeda. Di tahun-tahun sebelumnya penerapan uang pangkal hanya bersifat opsional. Meski faktanya itu masih ada banyak mahasiswa yanh disebut Maulana tidak bisa memilih opsi 0.

BACA JUGA: Pembelian Gas Melon per 1 Juni Wajib Pakai KTP

"Pada tahun 2023 juga ada penerapan uang pangkal dan itu diterapkan pada semua golongan UKT unggul dan pada tahun ini kampus kembali menerapkan uang pangkal dengan lebih luas lagi," ungkapnya.

Tahun ini semua golongan UKT, kecuali mahasiswa di golongan UKT 0 terkena kebijakan IPI. Calon mahasiswa yang berada di golongan UKT subsidi 25-75% pun tak luput dari kebijakan pembayaran IPI.

"Hampir seluruh golongan diwajibkan membayar IPI hal itu menjadi pertanyaan kita bersama. Apa urgensi kebijakan IPI kali ini ketika UKT telah mengalami kenaikan," ungkapnya.

Dalam pembayarannya, IPI bisa dicicil dua kali. Besaran IPI yang dikenakan pada calon mahasiswa di jalur mandiri pun beragam. Maulana menyebut besaran tertinggi IPI di klaster soshum mencapai Rp20 juta. Sementara untuk klaster saintek IPI tertinggi mencapai Rp30 juta. "FKKMK dan FKG paling tinggi Rp50 juta uang pangkal," ujarnya.

"Semuanya harus tahu bahwa jalur mandiri itu kuotanya sebanyak 40% penerimaan dan itu kuota terbesar dari pada jalur-jalur lainnya. Tentu itu akan menjadi lahan basah bagi kampus untuk mencari mengeruk uang sebanyak-banyaknya dari mahasiswa," tegasnya.

Hingga hari kedua aksi, belum ada jajaran pimpinan rektorat yang menemui para peserta aksi. Sementara jumlah peserta aksi diprediksi akan terus meningkat di malam kedua menginap di halaman Gedung Rektorat UGM. Di hari pertama saja, lebih dari 200 mahasiswa disebut Maulana meningiap halaman rektorat.

Bila selama sepekan aksi camping di halaman Gedung Rektorat UGM tetap tidak ada pimpinan rektorat yang menemui mahasiswa, Maulana mengatakan akan ada aksi yang lebih besar lagi yang akan dilakukan.

"[Mahasiswa] akan menginap dalam seminggu ke depan. Dimulai dari hari senin 27 Mei 2024 sampai tanggal 3 Juni 2024. Jikalaupun rektor, pimpinan, ataupun jajarannya tidak menemui kami, kami beri tenggang dalam waktu seminggu maka kami akab melanjutkan konsolidasi yang lebih besar. Kami akan turun lebih besar, untuk menggugat kampus, untuk mencabut uang pangkal dari universitas kerakyatan ini," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.