PPDB SD, Bantul Kelebihan Daya Tampung sebanyak 3.994 Siswa

Harianjogja.com, BANTUL—Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Bantul memastikan persoalan kekurangan murid di SD di wilayahnya tahun ini masih terjadi. Pasalnya, jumlah siswa yang akan masuk SD pada PPDB 2024, lebih sedikit daripada jumlah daya tampung yang disediakan.

Kepala Disdikpora Bantul Nugroho Eko Setyanto mengungkapkan, PPDB untuk tingkat SD disediakan daya tampung sebanyak 17.584 siswa. Sementara jumlah lulusan siswa TK/RA maupun kelompok B di Bantul ada 13.590 siswa. Artinya ada kelebihan daya tampung sebanyak 3.994 siswa.

"Sedangkan jumlah sekolah tingkat SD baik negeri dan swasta di Bantul ini ada 409 sekolah. Terdiri dari 281 SD negeri, 86 SD swasta, 3 MIN, dan 42 MI swasta," jelas Nugroho, Senin (24/6/2024).

Sementara PPDB SD, lanjut Eko, digelar mulai Senin (24/6/2024) sampai Rabu (26/6/2024). Ada tiga jalur yang digunakan pada PPDB SD yakni zonasi dengan kuota paling sedikit 80%, afirmasi dengan kuota paling banyak 15%, dan perpindahan tugas orang tua/wali dengan kuota paling banyak 5%.

"Berbeda dengan PPDB SMP, untik PPDB SD digelar offline. Jadi silakan datang langsung ke sekolah yang dituju," papar Nugroho.

Atas dasar tersebut, diakui Nugroho, ke depan, jumlah lulusan SD akan lebih sedikit dibandingkan jumlah kursi yang ada di tingkat SD. Hal ini dikarenakan ada beberapa sekolah yang kuota maksimalnya tidak terpenuhi.

"Dan, kondisi ini bisa disebabkan banyak hal. Ada indikasi kesuksesan program KB yang berjalan. Jumlah sekolah SD yang cukup banyak yang juga berdampak kepada pemenuhan daya tampung tidak maksimal. Ada juga karena banyaknya sekolah SD swasta dan IT yang kini banyak jadi pilihan warga untuk menyekolahkan anaknya," ucap Nugroho.

Terkait langkah regrouping, menurut Nugroho, persoalan kekurangan siswa yang dihadapi oleh SD negeri di wilayahnyatidak hanya terjadi pada tahun 2024. Akan tetapi, telah terjadi beberapa tahun terkahir. Meski demikian, dia menegaskan pada 2024 tidak akan melakukan regrouping SD negeri di wilayahnya. "Tahun ini belum ada rencana tersebut," katanya.

BACA JUGA: BPBD DIY Mewaspadai Potensi Kebakaran Lahan di Areal Gunung dan Perbukitan

Meski demikian, Nugroho mengungkapkan jawatannya akan melakukan kajian terkait kemugkinan regrouping sejumlah SD negeri di wilayahnya yang kekurangan murid. Kajian ini penting karena tidak hanya berkaitan dengan daya tampung, tapi juga kebutuhan masyarakat untuk keberadaan SD negeri di wilayahnya. "Jadi sementara masih kami kaji terus," kata Nugroho.

Kepala Bidang Sekolah Dasar Disdikpora Bantul Edy Sutrisno mengatakan, fenomena kekurangan murid untuk SD negeri di wilayahnya telah terjadi beberapa tahun terakhir. Tahun lalu, kata Edy, pihaknya mencatat ada ratusan rombongan belajar (rombel) kekurangan siswa. "Tahun ini juga ratusan rombel yang kekurangan," kata Edy.

Menurut Edy, Disdikpora Bantul sejatinya telah melakukan berbagai upaya agar SD negeri di wilayahnya tidak kekurangan siswa. Salah satunya adalah dengan meminta kepada pihak SD untuk mengubah suasana proses pembelajaran.

"Buatlah sekolah rasa madrasah. Buatlah sekolah rasa IT. Silakan bisa adopsi program di IT ke sekolah negeri, sehingga orang tua merasa yakin meski anaknya sekolah negeri tapi mereka akan menerima asupan seperti di sekolah swasta," terang Edy.

Diakui Edy ada sedikit kendala yang dialami oleh SD negeri di Bantul jika bersaing dengan sekolah swasta, apalagi yang berlabel IT. "Mereka susah untuk mengembangkan ekstra kulikuner. Karena jika mau mengembangkan dengan menggali partisipasi dari masyarakat, mereka akan rawan temuan, nanti dikira pungutan dan sebagainya," ucap Edy.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.