Genjot Elektrifikasi Pertanian, DKPP Bantul Terus Carikan Bantuan Lewat CSR

Harianjogja.com, BANTUL—Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bantul terus mencarikan bantuan untuk pengairan pertanian menggunakan sistem elektrifikasi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dari sejumlah perusahaan. Alasannya, penggunaan elektrifikasi pada pertanian, dinilai oleh DKPP Bantul mampu menghemat biaya operasional pertanian.

Kepala DKPP Bantul Joko Waluyo mengatakan, meski di 2024, pihaknya mendapatkan CSR dari PLN untuk 800 titik senilai Rp2 miliar untuk pengairan pertanian menggunakan sistem elektrifikasi. Namun, jumlah tersebut, kata Joko, masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan akan pengairan pertanian menggunakan sistem elektrifikasi.

"Karena CSR yang dari PLN tersebut kami tempatkan untuk kebutuhan pertanian dengan elektrifikasi di lahan pasir," katanya, Rabu (17/7/2024).

Sementara, untuk kawasan pertanian di Selopamioro, Imogiri, Kapanewon Dlingo dan Piyungan sejauh ini belum terjamah pengairan pertanian menggunakan sistem elektrifikasi. Padahal, di kawasan tersebut, menurut Joko, sangat membutuhkan pengairan pertanian menggunakan sistem elektrifikasi.

"Karena disamping bawang merah, di Dlingo dan Piyungan juga daerah penyuplai kebutuhan tembakau grompol untuk PD Tarumartani," lanjut Joko.

BACA JUGA: OJK Luncurkan Desa Ekosistem Keuangan Inklusif di Bantul

Khusus untuk lahan bawang merah, di Nawungan, Selopamioro, Imogiri, Joko menyebut ada luasan lahan 125 hektare yang digunakan untuk pertanian bawang merah. Dalam setahun mereka bisa melakukan penanaman dan panen bawang merah sebanyak dua kali.

Sementara di lahan 125 hektare tersebut, kata Joko, ada 760 titik embung kecil. Selama ini petani mengambil air dari embung kecil tersebut menggunakan pompa dengan bahan bakar minyak.

"Dalam kedalaman 2.000 meter mereka biasanya menghabiskan Rp2 juta untuk membeli BBM. Sementara jika menggunakan listrik bisa menghemat sampai 90 persen dari biaya untuk membeli BBM," terang Joko.

Untuk mengurangi beban dari petani, Joko mengungkapkan, Pemkab Bantul juga telah memberikan bantuan berupa pembebasan PBB hingga 70 persen kepada petani. "Kami juga berikan bantuan subsidi pupuk, benih obat-obatan, bantuan alat pertanian," jelasnya.

Terpisah, Panewu Imogiri, Slamet Santosa mengungkapkan, belum semua wilayahnya menggunakan sistem pengairan pertanian menggunakan sistem elektrifikasi. Beberapa daerah yang telah menggunakan elektrifikasi yakni di Srunggo, Selopamioro, seluas 15 hektare; Wunut, Sriharjo sekitar 15 hektare dan Nawungan, Selopamioro sekitar 50 hektare.

"Kami berharap agar sistem elektrifikasi ini bisa menjangkau semua wilayah. Agar, pasokan air stabil dan mampu meningkatkan produktivitas mereka,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.