DPRD Kota Magelang Siapkan Payung Hukum Pengembangan Ekonomi Kreatif
DPRD Kota Magelang menyiapkan Raperda Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai payung hukum untuk membangun ekosistem ekraf yang terarah, terintegrasi, dan berkelan
Peserta diskusi kelompok terpumpun penyusunan IKIP DIY berfoto bersama di sela-sela kegiatan, Jumat (2/8/2024). Diskusi digelar KIP bersama Pemda DIY. - Harian Jogja/Yosef Leon Pinsker
JOGJA—Komisi Informasi Pusat (KIP) RI bersama instansi terkait mulai menyusun Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2024 di DIY, Jumat (2/8/2024).
Penyusunan dilaksanakan dengan melibatkan unsur praktisi media daring, cetak, akademisi, badan publik, organisasi non-pemerintah dan sektor usaha.
Komisioner KPI RI, Handoko Agung Saputro, mengatakan diskusi kelompok terpumpun penyusunan IKIP DIY 2024 menjadi bagian dari metodologi ilmiah untuk mencari dan menghimpun data dan fakta serta persepsi yang ditampilkan dari kelompok kerja daerah.
Sebagai bagian dari kegiatan ilmiah, maka penyusunan harus mengedepankan pandangan dan sikap objektif rasional.
"Penyusunan IKIP 2024 mengacu pada data sejak 1 Januari sampai 31 Desember 2023 di lima kabupaten dan kota di DIY," katanya.
Karena penyusunan mengedepankan aspek rasionalitas dan objektivitas, maka pemerintah tidak perlu berkecil hati jika masyarakat menilai informasi publik dari pemerintah belum maksimal. Sebaliknya, informan ahli harus netral dan proporsional dalam menilai.
"Salah satu yang dinilai berkaitan dengan regulasi yang mengatur soal IKIP atau tidak. Nanti penilaian awal dari informan ahli menjadi dasar sebanyak 70 persen dalam penentuan skor IKIP," katanya.
BACA JUGA: ASN Gunungkidul Kedapatan Menikah Siri Dua Kali Tanpa Izin, Bakal Disanksi Berat
Ketua KID DIY, Erniati, mengatakan pelibatan berbagai unsur dan elemen masyarakat dalam penyusunan IKIP diharapkan bisa menjadi pembeda dan benar-benar mampu menangkap potret IKIP di wilayah secara akurat.
Penilaian dari berbagai unsur itu akan menjadi sudut pandang berbeda untuk melengkapi penyusunan IKIP.
"Tahun lalu skor IKIP DIY berada di angka sedang, dan harapan kami tahun ini bisa meningkat ke skor baik," kata dia.
Erniati mengatakan ada beberapa aspek yang dinilai dalam penyusunan IKIP yakni bidang politik, sosial, ekonomi dan hukum. Keempat sektor itu dinilai menjadi representasi bidang yang paling signifikan berpengaruh terhadap IKIP di suatu wilayah.
"Sektor hukum, ekonomi, sosial dan politik sangat berpengaruh terhadap informasi publik suatu wilayah," katanya. (***)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD Kota Magelang menyiapkan Raperda Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai payung hukum untuk membangun ekosistem ekraf yang terarah, terintegrasi, dan berkelan
Laporan GASA 2026 mencatat WhatsApp menjadi platform yang paling sering digunakan penipu menghubungi masyarakat Indonesia.
Pemkot Jogja membahas rencana pengalihan pengelolaan 1.241 PPPK paruh waktu ke pemerintah pusat yang berpotensi meringankan APBD.
Megawati mencetak 13 poin saat Hyundai Hillstate menang 3-1 atas SOOP dan meraih kemenangan perdana di Liga Voli Korea 2026/2027.
Pemkab Bantul menjadwalkan pembahasan peluang perubahan status 643 PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu pada 24-25 November 2026.
Tujuh wakil Indonesia lolos ke 16 besar Hong Kong Open 2026. Ubed, Putri KW, Fajar/Fikri, hingga Dejan/Felisha siap bertanding.