Bawaslu Jogja Luncurkan Peta Kerawanan Pilkada, Simpang Jlagran dan Ngabean Rawan Gesekan

JOGJA—Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jogja meluncurkan peta kerawanan pemilu di salah satu hotel di Kemantren Wirobrajan, Jumat (20/9/2024).

Dalam peluncuran ini, dihadiri mulai dari jajaran Pemkot Jogja, KPU Kota Jogja, Polresta Jogja, hingga panitia pengawas kecamatan (Panwascam) se-Kota Jogja.

eluncuran ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada panwascam dan stakeholder lainnya terkait dengan kerawanan di Kota Jogja pada saat Pilkada 2024. Dengan demikian, upaya antisipasi kerawanan bisa dilakukan sedini mungkin.

Peta kerawanan Pilkada 2024 diluncurkan secara langsung oleh Ketua Bawaslu Kota Jogja Andi Kartala.

Andi mengatakan upaya pencegahan kerawanan tak bisa dilakukan oleh Bawaslu sendiri, melainkan harus turut menggandeng berbagai pihak.

Dia menyebut, Bawaslu Kota Jogja melakukan pemetaan terhadap wilayah yang berpotensi terjadinya kerawanan. Baik dari aspek penyelenggaraan, peserta, hingga partisipasi pemilih.

Peta kerawanan ini merupakan data empiris dan merupakan hasil pengawasan pada gelaran pemilu sebelumnya. “Sehingga diharapkan dapat dilakukan pencegahan yang efektif dan efisien,” ujar Andi, Jumat.

Kabagops Polresta Jogja, Kompol Sumanto menuturkan ada beberapa titik di Kota Jogja yang menjadi potensi terjadinya gesekan.

Beberapa di antaranya adalah Simpang 4 Jlagran, simpang 4 Melia Purosani, simpang 4 Ngabean, hingga simpang 4 Warungboto. Ada juga di simpang 3 Bintaran, wilayah Jogokaryan, simpang 4 SGM, simpang 4 Tegalturi, dan beberapa titik lainnya.

Nantinya, Polresta Jogja akan mengerahkan lebih dari 600 personel untuk mengamankan jalannya Pilkada di Kota Jogja. Seluruhnya tersebar di masing-masing kemantren dan titik-titik rawan.

BACA JUGA: Curigai 3 Baliho OPD Digunakan untuk Kampanye, Bawaslu Bantul Minta Klarifikasi ke Pemkab Bantul

Manto menambahkan, Polresta Jogja juga akan menerjunkan personel di tempat pemungutan suara, baik yang kurang rawan, rawan, hingga sangat rawan.

Berdasarkan pemetaannya, sebagian besar TPS di Kota Jogja masih berstatus kurang rawan. Sementara, ada 2 TPS yang dinilai sangat rawan yakni di 2 titik TPS khusus di Lapas dan Rutan IIA Yogyakarta. “TPS kurang rawan 2 polisi untuk 5 TPS dibantu 10 hansip. Untuk TPS sangat rawan, 2 polisi mengamankan 1 TPS,” tutur Manto.

Dia mencatat, masa kampanye juga akan menimbulkan potensi kerawanan. Sesuai time line KPU Kota Jogja, masa kampanye akan dilaksanakan pada 25 September hingga 23 November 2024. Manto merinci beberapa kerawanan yang harus diantisipasi.

Di antaranya potensi terjadinya perusakan alat peraga kampanye (APK), pemasangan atribut di tempat terlarang, hingga saling ejek antarpendukung paslon.

Berkaca pada gelaran pemilihan presiden dan wakil presiden beberapa waktu lalu, Polresta Jogja turut mengamankan aksi demo pendukung salah satu paslon presiden dan wakil di Balai Kota Jogja.

Demo ini dilakukan berkaitan dengan protes pencopotan APK tak berizin yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Jogja.

“Kami sudah menginventarisir titik yang perlu dilakukan pengamanan, baik itu kampanye atau kegiatan lain. Kami akan mengkanalisasi dari simpatisan dan kami masih meraba-raba apakah aturan kegiatan kampanye nantinya akan sama seperti pilpres,” ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.