Sekda Sleman Ingatkan Netralitas ASN di Pilkada 2024, Pelanggar Siap-siap Diberi Sanksi

SLEMAN—Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sleman, Susmiarto mengingatkan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di daerahnya netral dalam Pilkada serentak 2024.

Penegasan itu disampaikan dalam kegiatan Podcast yang digagas Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten mengandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sleman yang disiarkan langsung oleh Radio Star FM Yogyakarta, Rabu (25/9/2024).

Kegiatan tersebut juga dihadiri pula oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Keabangpol) Kabupaten Sleman, Indra Darmawan. 

"Terkait netralitas ASN kita telah memiliki satuan tugas netralitas pegawai aparatur sipil negara, ASN dilarang memberikan dukungan, ikut kampanye, menjadi peserta kampanye, termasuk menggunakan fasilitas negara," ujar Susmiarto. 

Dia menjelaskan, regulasi dalam Undang-undang ASN telah dijabarkan soal netralitas, termasuk produk hukum Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur kepala desa atau lurah dan perangkat desa (pamong desa) tidak berpihak kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati. 

"Kita sudah punya surat edaran nomor 0530 tahun 2024 tentang netralitas dalam melaksanakan pemilihan umum, jadi itu tidak sekadar di Pilkada, berlaku sejak Pilpres dan Pileg kemarin," jelas dia. 

Sanksi tegas akan diterapkan jika ditemukan pelanggaran, secara prosedur diawali teguran hingga sangksi penerapan disiplin pegawai. Di luar kewenangannya, pihaknya menyerahkan kepada Bawaslu untuk menindak sesuai aturan yang berlaku. 

"Dari laporan atau aduan masyarakat, Bawaslu memberikan rekomendasi kepada kami, untuk ditindaklanjuti berkoordinasi dengan komisi aparatur negara di Badan Kepegawaian Negara ,"sebutnya.

Dia pun berpesan, kepada siapapun yang mengetahui dugaan keterlibatan ASN di lingkungannya bisa melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). 

"Tentunya laporan itu harus disertai bukti dan data pendukung yang akurat," sambungnya. 

Sedangkan Kepala Kesbangpol Sleman menyampaikan, guna mendukung pelaksanaan Pilkada 2024, Pemkab Sleman pun telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan bupati dan calon wakil bupati yang bersumber dari APBD. 

"Digelontorkan sebagai dana hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp 44, miliar dan untuk Bawaslu sekitar Rp 13 miliar. Disamping itu kita ada pendanaan untuk pengamanan sekitar Rp 30 miliar," beber Indra. 

Indra berkata, kesuksesan pilkada tidak lepas dari peran seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kondusifitas. Mulai dari pemerintah, penyelenggara pemilu, TNI-Polri, serta keterlibatan tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat. 

"Saya melihat masyarakat Sleman sudah cukup dewasa dan damai dari dulu, namun kita tetap waspada, nanti kita butuh dukungan jaga warga di setiap kalurahan, kemudian mitra seperti FKDM, FKUB dan tokoh masyarakat,"katanya.

Untuk diketahui, Pilkada Sleman memunculkan head to head antara paslon nomor urut 1 yakni Kustini Sri Purnomo - Sukamto melawan Harda Kiswaya - Danang Maharsa sebagai paslon nomor 2. Tahapan Pilkada 2025 telah memasuki masa kampanye sejak 25 September hingga 23 November 2024. Sedangkan Pemungutan suara akan digelar pada 27 November 2024. (***)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.