Otonomi Daerah DIY Didorong Berbasis Keadilan dan Kearifan Lokal
Otonomi daerah DIY diarahkan berbasis keadilan dan kearifan lokal untuk wujudkan pembangunan berdampak langsung bagi masyarakat.
Puluhan PKL Tri Dharma mendatangi kantor UPT PKCB Kota Jogja, Selasa (1/10/2024)./Harian Jogja-Lugas Subarkah
Harianjogja.com, JOGJA—Puluhan PKL Teras Malioboro (TM) yang tergabung dalam Paguyuban Tri Dharma mendatangi Kantor UPT Pengelola Kawasan Cagar Budaya (PKCB) Kota Jogja, Selasa (1/10/2024) untuk memenuhi undangan sosialisasi. Mereka karena tidak ada dari perwakilan UPT PKCB Kota Jogja yang menemui mereka.
PKL Tri Dharma tiba di kantor UPT PKCB sekitar pukul 13.30 WIB, yang langsung memadati halaman kantor. Sementara di dalam UPT PKCB Kota Jpgja sudah ada puluhan PKL TM 2 lainnya yang mengikuti sosialisasi Rembug PKL TM 2.
Salah satu PKL Tri Dharma, Shinta Septiani, menjelaskan saat ini Ombudsman RI Perwakilan DIY tengah merumuskan hasil akhir laporan Ketua Koperasi Tri Dharma, Arif Usman terkait dengan rencana relokasi pedagang TM 2.
Hal yang disoroti Ombudsman RI Perwakilan DIY dalam surat yang telah dikirimkan ke Pemkot Jogja salah satunya yakni soal sosialisasi rembug PKL TM 2 yang dinilai tidak jelas agendanya. “Kami berharap prosesnya dihentikan dulu, sampai adanya kesepakatan yang didapat dari proses pelibatan pedagang,” katanya.
Pendamping hukum PKL Tri Dharma, Raka Ramadhan, menuturkan para PKL mendatangi UPT PKCB Kota Jogja sebagai respon atas undangan dari kepala UPT PKCB Kota Jogja. “Tapi kami tidak tahu substansinya apakah terkait sampah, listrik, relokasi atau apa,” paparnya.
Namun setelah tiba di halaman kantor, mereka justru berhadapan dengan petugas keamanan. Tidak ada perwakilan dari UPT PKCB Kota Jogja yang menemui. “Kalau bicara soal proses relokasi, kami minta satu untuk segala proses relokasi ditunda dulu, untuk sama-sama kami diskusikan prosesnya,” kata dia.
Ia berharap proses sosialisasi ini dihentikan dulu selagi pelaporan Tri Dharma ke Ombudsman RI Perwakilan DIY sedang diproses. “Ini di Ombudsman sedang berproses tapi di lapangan ada proses juga. Ini yang kami sesalkan. Harusnya ditunda,” ungkapnya.
Setelah menunggu hampir satu jam di halaman kantor UpT PKCB kota Jogja, PKL Tri Dharma pun membubarkan diri. Sebelum bubar, mereka menyobek undangan sosialisasi rembug PKL TM 2 sebagai bentuk kekecewaan.
Kepala UPT PKCB Kota Jogja, Ekwanto, mengatakan saat ini pihaknya tengah menggelar sosialisasi rembug pedagang TM 2 sebagai pemantapan pemahaman para pedagang sebelum relokasi. Agenda ini berlangsung setiap hari dengan mengundang PKL secara bertahap. “Hari ini ada sekitar 70 PKL yang diundang,” katanya.
Sosialisasi tidak bisa dilakukan serentak pada semua PKL karena keterbatasan tempat dan kursi di UPT PKCB Kota Jogja. Ia juga mengungkapkan tidak menemui PKL Tri Dharma karena memang belum jadwal mereka mengikuti sosialisasi. “Mereka dapat undangan tapi jadwalnya bukan sekarang,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Otonomi daerah DIY diarahkan berbasis keadilan dan kearifan lokal untuk wujudkan pembangunan berdampak langsung bagi masyarakat.
Jadwal terbaru KRL Jogja-Solo Sabtu 16 Mei 2026 lengkap dari pagi hingga malam. Cek jam keberangkatan favorit, tarif Rp8.000, dan rute lengkap Yogyakarta–Solo.
Jadwal terbaru Prameks Jogja–Kutoarjo 2026 lengkap. Simak jam keberangkatan, tips hindari kehabisan tiket, dan jam sibuk penumpang.
Jadwal DAMRI Jogja ke YIA 2026 lengkap dengan tarif Rp80.000. Transportasi praktis, nyaman, dan bebas ribet menuju bandara.
Jadwal lengkap KA Bandara YIA 2026 dari Tugu Jogja ke bandara. Solusi cepat, bebas macet, dan tepat waktu untuk kejar pesawat.
Cek jadwal lengkap KRL Solo–Jogja 16 Mei 2026 dari Palur hingga Jogja. Tarif Rp8.000, berangkat pagi hingga malam.