Kanwil Ditjen Imigrasi DIY Salurkan 200 Paket Sembako di Selopamioro
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Kanwil Ditjen) Imigrasi DIY menggelar kegiatan bakti sosial di Kalurahan Selopamioro, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul
Yayasan Biennale Yogyakarta menutup rangkaian Simposium Khatulistiwa 2024 bertajuk Mupakara: Kerja Perawatan sebagai Praktik Solidaritas di Gedung Ajiyasa Lantai 2, Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) ISI Yogyakarta, Jumat (4/10/2024).(Stefani Yulindriani)
BANTUL–Rangkaian Simposium Khatulistiwa 2024 yang digelar Yayasan Biennale Yogyakarta bertajuk Mupakara: Kerja Perawatan sebagai Praktik Solidaritas di Gedung Ajiyasa Lantai 2, Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) ISI Yogyakarta ditutup Jumat (4/10/2024).
Yayasan Biennale Yogyakarta mengajak masyarakat untuk menghidupkan kerja perawatan dan solidaritas kultural.
Tim Perumus Simposium Khatulistiwa 2024, Hartmantyo Pradigto Utomo menyampaikan tajuk Simposium Khatulistiwa tahun ini digagas dari pemikiran mengenai upaya yang dilakukan masyarakat untuk merawat solidaritas di tengah kondisi krisis seperti krisis ekonomi, dan ekologi.
Dari situ, menurutnya, kerja perawatan telah hadir untuk menumbuhkan solidaritas antar masyarakat secara berkelanjutan.
“Kerja-kerja perawatan yang kami maksud tidak terbatas pada model kerja profesional, berupah, atau sosial. Akan tetapi, juga dipahami sebagai bentuk perhatian, pelibatan, perbincangan, pembagian sumber daya, kehadiran, keintiman, afeksi dan sebagainya,” katanya.
Dia menilai kerja perawatan penting untuk dibahas. Hal itu lantaran, saat ini ada persoalan mengenai kerusakan lingkungan dan ketimpangan ekonomi.
Dia menilai persoalan tersebut merupakan dampak atas kepemilikan sumber daya alam (SDA) terbatas pada sekelompok elite, kebijakan negara yang tidak adil, dan kekerasan pengetahuan sejak masa penjajahan.
“Akibatnya, sebagian besar dari kita harus mengalami kerentanan fisik, sosial, dan psikologis karena berbagai risiko yang harus ditanggung secara individual maupun kolektif,” tuturnya.
Sedangkan Tim Perumus Simposium Khatulistiwa 2024, Amos Ursia menyampaikan sesuai tajuk Simposium Khatulistiwa 2024 yaitu Mupakara memiliki makna merawat dan menjaga. Menurutnya, Mupakara dapat menjadi metode untuk pembacaan alternatif terhadap kerja perawatan melalui pengetahuan kultural.
BACA JUGA: Memanas, Israel Utara Dihujani Roket Lebanon
Upaya Bersolidaritas
Dia pun mengajak masyarakat untuk terus mempraktikkan kerja perawatan dalam kesehariannya di berbagai kondisi. “Tak sekadar perawatan dalam makna normatif, tapi sebuah upaya bersolidaritas dan saling bergandengan tangan untuk berbagi hidup,” ujarnya.
Sementara Peneliti Tim Peneliti Program Asana Bina Seni Petrus Fidelis Ngo memaparkan mengenai kebijakan pusat yang berdampak pada masyarakat di daerah dalam sesi Residensi Seni dan Perjumpaan Lintas Budaya.
Dia menuturkan dalam penelitiannya, beberapa seniman menemukan masyarakat daerah rentan menjadi korban terhadap kebijakan Pemerintah Pusat.
“Di simposium Mupakara, Yayasan Biennale Yogyakarta memanggil masyarakat untuk solider terhadap kondisi masyarakat di sekitar, yang berdampak terhadap kebijakan pemerintah pusat, mengajak untuk membela masyarakat yang terpinggirkan secara bersama-sama,” katanya. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Kanwil Ditjen) Imigrasi DIY menggelar kegiatan bakti sosial di Kalurahan Selopamioro, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul
Sebanyak 28 UMKM kuliner binaan Pemkot Jogja mengikuti kurasi produk untuk meningkatkan kualitas dan membuka akses pasar lebih luas.
Kejagung memeriksa tiga saksi dalam kasus dugaan TPPU Febrie Adriansyah, terdiri atas satu pihak swasta dan dua saksi perbankan.
BGN meminta guru mengedukasi siswa agar MBG dikonsumsi sesuai ketentuan dan tidak dibawa pulang karena berisiko memicu keracunan.
IHSG ditutup turun 1,53% ke 6.267,88. Pasar menanti hasil tinjauan MSCI Agustus yang diumumkan 12 Agustus 2026.
Belanja pegawai Kulonprogo masih di atas 30% APBD. DPRD mendorong efisiensi birokrasi dan penguatan PAD tanpa mengurangi layanan publik.