KPU Bantul Izinkan Massa Pendukung Hadiri Debat Paslon, Ini Batasan Jumlahnya

Harianjogja.com, BANTUL--Komisi Pemilihan Umum (KPU Kabupaten Bantul memperbolehkan massa pendukung dari ketiga pasangan calon (paslon) peserta Pilkada 2024 datang ke lokasi debat publik.

Debat publik akan digelar oleh KPU Bantul pada 1,8 dan 15 November 2024 di Auditorium TVRI dan disiarkan langsung. 
"Kalau larangan bagi pendukung paslon datang tidak ada. Hanya saja, ada pembatasan bagi jumlah pendukung yang datang pada debat tersebut," kata Ketua KPU Kabupaten Bantul Joko Santosa, Jumat (18/10/2024).

Berdasarkan kesepakatan bersama dengan ketiga paslon peserta Pilkada 2024, lanjut Joko, jumlah massa pendukung yang diperbolehkan hadir pada debat pertama (antarcalon bupati Bantul) 1 November 2024, dan debat kedua (antarcalon wakil bupati Bantul) 8 November 2024 adalah maksimal 20 orang per paslon. 

"Jadi untuk debat pertama dan kedua kami batasi maksimal 20 orang. Untuk debat ketiga [antarpasangan calon bupati dan wakil bupati Bantul], maksimal 50 orang," ungkap Joko.

Karena, kapasitas dari studio TVRI maksimal 60 orang, menurut Joko, para pendukung dari masing-masing paslon yang datang ke lokasi debat, nantinya akan difasilitasi agar bisa menyaksikan jalannya debat di depan studio TVRI. Agar debat berjalan lancar, KPU Bantul telah melakukan koordinasi dengan pihak keamanan.

BACA JUGA: Bawaslu Bantul Hentikan Penanganan Kasus Truk Distribusi Bantuan Pangan Bergambar Paslon Pilkada

"Kepada para pendukung kami minta menaati aturan yang telah ditentukan bersama-sama. Karena sudah ada kesepakatan terkait aturan berangkat jam berapa, apa yang tidak diperbolehkan, termasuk membawa alat peraga kampanye di kegiatan tersebut," jelasnya.

Selain itu, KPU juga telah berkoordinasi dengan Bawaslu terkait dengan pengawasan netralitas dan penggunaan fasilitas negara seperti mobil dinas oleh tim pendukung saat digelarnya debat paslon. "Karena debat ini kan bagian dari kampanye. Maka semua harus mematuhi aturan yang ada. Kalau tim pendukungnya, anggota dewan ya tidak boleh bawa fasilitas negara," ungkapnya.

Terkait dengan durasi debat,  Joko mengungkapkan, debat 1, 2 dan 3, masing-masing akan berjalan dalam durasi 120 menit yang terbagi dalam enam segmen. Adapun untuk materi yang akan didebatkan, sampai saat ini KPU Bantul masih merumuskan dengan delapan orang panelis.

Adapun delapan panelis yang ditetapkan tersebut adalah Sri Peni Wastuningsih (UGM), Juang Gagah Mardhika (APMD), Phil Ridho Alhamdi (UMY), Muhammad Najih Parihanto (UAD), Zamzam Afandi (UIn Suka), Hifdzil Alim (Hicon Law & Police Strategi), Fera Nurficahyanti Nurcahyo (HIPMI Bantul), Ninik (SIGAB Indonesia).
"Yang jelas materi substansi tidak akan lepas dari visi-misi calon. Kami sendiri telah menggelar FGD dengan melibatkan unsur masyarakat," jelasnya.

Joko mengungkapkan, FGD pertama, digelar pada Kamis (17/10/2024) dan untuk FGD kedua akan digelar tanggal 24 atau 25 Oktober. Langkah FGD ini penting, ungkap Joko karena KPU Bantu ingin menjaring informasi di masyarakat. Tidak hanya mengenai pendidikan, tapi semua hal yang berkaitan dengan persoalan di Kabupaten Bantul.

"Nah, nanti akan kami rumuskan bersama panelis sebagai materi dan tema yang disusun dalam debat nanti," ucap Joko.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Bantul, M. Rifqi Nugroho mengungkapkan selain akan mengoptimalkan sosialisasi, Bawaslu Bantul juga akan melakukan pengawasan melekat terkait dengan pelaksanaan debat tersebut.

"Kami akan turun dan melakukan pengawasan melekat. Jangan sampai ada pelanggaran yang terjadi saat pelaksanaan debat tersebut," ucap Rifqi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.