70 Pelaku Usaha Jateng-Kaltim Sepakati Bisnis Senilai Rp10,5 Miliar
Sebanyak 70 pelaku usaha dari kedua provinsi menyepakati kerja sama dengan potensi nilai ekonomi mencapai Rp10,5 miliar
Gelaran sosialisasi sosialisasi terkait keistimewaan DIY yang diinisiasi oleh Disbud DIY di SMKI Yogyakarta, Jumat (18/10/2024)./Alfi Annissa Karin
JOGJA—Dinas Kebudayaan (Disbud) DIY menggelar edukasi tentang peristiwa bersejarah peringatan Keistimewaan di SMKI Yogyakarta, Kasihan, Bantul, Jumat (18/10/2024). Kegiatan ini turut menggandeng akademisi bidang sejarah dari UNY dan UGM.
Kabid Sejarah Bahasa Sastra dan Permuseuman Disbud DIY, Budi Husada menuturkan sosialisasi ini merupakan bagian dari peringatan disahkannya Undang-Undang No.13/2012 yang jatuh pada 31 Agustus lalu.
Budi mengatakan perlu upaya sosialisasi lebih luas untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang asal-usul Keistimewaan DIY.
Tak hanya di SMKI, sosialisasi ini juga akan digelar oleh Paniradya Kaistimewan DIY di SMA dan SMK lainnya di Kota Jogja. "Adik-adik SMKI ini merupakan siswa sekolah menengah yang merupakan bagian dari ketugasan kami di Pemda DIY, sehingga kami berusaha untuk menyosialisasikan asal-usul keistimewaan di DIY," jelas Budi saat ditemui di SMKI, Jumat.
Budi menyebut sosialisasi Keistimewaan DIY ini menarik antusiasme yang tinggi dari siswa. Setidaknya ada 150 siswa yang ikut menjadi peserta. Budi mengakui masih banyak siswa yang belum mengetahui sejarah Keistimewaan DIY.

Lewat kegiatan ini, narasumber memberikan materi yang berkaitan dengan lima hal yang menjadi bagian Keistimewaan DIY, meliputi penetapan gubernur, kelembagaan, pertanahan, kebudayaan, dan tata ruang. "Sehingga mereka tahu kenapa kok ada tanah sultanaat, ada Danais, mengapa gubernurnya langsung ditetapkan. Jadi kami berikan gambaran, ini yang terjadi di DIY," tuturnya.
Budi menambahkan narasumber juga memberikan paparan mengenai fakta sejarah yang banyak orang belum mengetahuinya. "Tadi dijelaskan bahwa Jogja sebetulnya tidak pernah dijajah. Keistimewaannya yang utama itu. Karena pemerintah Hindia Belanda tahun 1854 dengan Sri Sultan Hamengku Buwono sudah pernah duduk bersama untuk membuat kontrak politik, itu yang paling penting," jelasnya. (BC)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sebanyak 70 pelaku usaha dari kedua provinsi menyepakati kerja sama dengan potensi nilai ekonomi mencapai Rp10,5 miliar
BPOB meraih predikat Informatif dalam Monev Kementerian Pariwisata 2026 dan memperkuat akses informasi publik melalui layanan SiKribo.
BMKG memperingatkan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di 35 kabupaten dan kota di Jateng pada 21-26 November 2026.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah tahun 2027 sebesar Rp2.655.454. Nilai itu naik sebesar 14,10%
Skor Pola Pangan Harapan Indonesia mencapai 95,6 pada Maret 2026. Bapanas mendorong singkong, sagu, jagung, dan sorgum.
IHSG melemah 3,71% sepanjang 16–20 November 2026. Investor asing mencatat net sell Rp100,235 triliun sepanjang tahun berjalan.