Alibaba Rilis Qwen3.8-Max, AI 2,4 Triliun Parameter Penantang OpenAI
Alibaba resmi meluncurkan Qwen3.8-Max, model AI 2,4 triliun parameter dengan kemampuan coding otonom, multimodal, dan context window 1 juta token.
Petugas disabilitas sedang menyortir dan melipat surat suara di Gudang KPU Bantul, Sewon, Rabu (23/10/2024)/ Harian Jogja-Jumali
Harianjogja.com, BANTUL—Hingga hari keempat pelaksanaan sortir dan lipat suara untuk Pilkada Bantul 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul mencatat ada 100 surat suara rusak.
Adapun dari 765.337 lembar surat suara yang diterima dari pihak ketiga, sampai Rabu (23/10/2024) pagi sudah 535.986 surat suara dinyatakan baik dan telah dilipat. Artinya, masih ada sebanyak 229.351 surat suara yang belum dilipat dan disortir.
"Jumlah tersebut sampai kemarin [Selasa (22/10/2024)]. Saat ini proses sortir dan lipat suara masih terus kami lakukan dengan melibatkan 90-an petugas di Gudang KPU Bantul di Sewon," kata Ketua KPU Joko Santosa, Rabu (23/10/2024).
BACA JUGA : Pilkada Bantul 2024 Diikuti 3 Paslon, Ini Visi Misi Tiap Paslon
Joko mengungkapkan, sampai saat ini 100 surat suara rusak tersebut sudah dipisahkan dari surat suara yang telah disortir dan dilipat oleh petugas. Surat suara yang rusak tersebut, kata Joko, masih dalam kategori bukan rusak berat. Kerusakan terjadi mulai dari lembar yang terpotong, huruf berbayang hingga sobek.
Sejauh ini belum ada keputusan, apakah nantinya KPU Bantul akan meminta surat suara pengganti dari pihak ketiga. Sebab, proses perhitungan surat suara ulang, sortir dan pelipatan masih berjalan.
"Sortir dan lipat surat suara kami rencanakan selesai besok. Hari Kamis. Jika dalam perkembangannya belum selesai, ya kita tambah hari Jumat," kata Joko.
Menurut Joko, jumlah tenaga yang disediakan untuk melakukan sortir dan pelipatan surat suara ada peningkatan. Awalnya, pihaknya hanya menyiapkan 60 petugas, dalam perkembangannya sampai Senin (21/10/2024), KPU memaksimalkan sebanyak 95 petugas yang 10 petugas di antaranya adalah disabilitas.
"Kami juga melakukan perhitungan ulang terkait surat suara yang telah disortir dan dilipat. Ada 12 petugas sekretariatan yang bertugas mengecek. Jika nanti ternyata jumlah surat suara 765.337 lembar surat suara, lalu ada surat suara yang rusak, maka nanti surat suara yang rusak itu akan kami musnahkan," ungkap Joko.
Joko menambahkan, KPU Bantul telah menerapkan honor senilai Rp125 per lembar surat suara untuk petugas penyortir dan pelipat surat suara. Adapun tenaga sortir dan lipat surat suara Pilkada Bantul tersebut sebagian merupakan sumber daya manusia (SDM) baru, dan juga lama atau yang pernah dipekerjakan KPU pada tahapan logistik dalam Pemilihan Umum serentak 2024.
BACA JUGA : Puluhan Surat Suara untuk Pilkada Bantul Ditemukan Rusak
Selain itu, KPU Bantul menggandeng Bawaslu Bantul dalam pelaksanaan pengawasan sortir dan pelipatan surat suara. Hal ini dibuktikan dengan adanya petugas dari Panwascam yang turun dan mengawasi pelaksanaan sortir dan pelipatan surat suara di Gudang KPU Bantul, Sewon.
"Kebetulan hari ini, saya bertugas untuk melakukan pengawasan di sini. Ada dua petugas setiap harinya yang ditugaskan," ucap Iwan, salah satu anggota Panwascam.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Alibaba resmi meluncurkan Qwen3.8-Max, model AI 2,4 triliun parameter dengan kemampuan coding otonom, multimodal, dan context window 1 juta token.
Satgas Yonif 511/DY mengevakuasi dua korban selamat dan satu jenazah usai serangan KKB di Distrik Kanggime, Tolikara, Papua Pegunungan.
Chelsea resmi merekrut Jordan Henderson dengan status bebas transfer hingga 2028. Gelandang Inggris itu menjadi rekrutan terbaru Xabi Alonso.
Interpol menerbitkan red notice terhadap Syekh Ahmad Al Misry dalam kasus dugaan pelecehan seksual. Polri menyebut tersangka masih berada di Mesir.
Kejagung menggeledah enam lokasi terkait kasus TPPU eks Jampidsus Febrie Adriansyah, termasuk kantor Don Ritto dan empat korporasi.
Indonesia dan Thailand menyepakati Roadmap on Strategic Partnership 2026–2030 untuk memperkuat kerja sama politik, keamanan, ekonomi, dan investasi.