Belajar Nilai Demokrasi Dari Pemilu 1951 Dan 1955

JOGJA—Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) DIY bersama Prodi Tata Kelola Seni ISI Jogja menggelar pameran SOEARA RA’JAT Pemiloe Djokja 1951&1955, di Gedung Depo Arsip DPAD DIY. Melalui pameran arsip ini, generasi muda bisa belajar nilai-nilai demokrasi yang telah diperjuangkan para pendahulu.

Pameran dibuka dengan talkshow bersama akademisi dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Nazir Salim, yang pada 2008 meneliti pemilu Jogja tahun 1951. Ia menceritakan pemilu Jogja pada waktu itu menjadi representasi pesta demokrasi nasional.

“1951 di Jogja dibuat pemilu, yang dianggap mewakili orang Indonesia. Waktu itu diperkirakan sekira 70-80 persen penduduk Jogja tidak bisa baca-tulis huruf latin. Kalau pemilu langsung seperti di Minahasa [80 persen bis abaca-tulis latin] tidak bisa. Lalu Sri Sultan HB IX menyebutkan pemilu bertingkat dengan alasan tingkat pendidikan,” ujarnya, Kamis (23/10/2024).

Pemilu bertingkat yang dilaksanakan waktu itu berbeda dengan pemilu langsung seperti saat ini. Di situ, para pemilih tidak langsung memilih anggota dewan, melainkan memilih orang untuk memilih anggota dewan. “Calon pemilih minimal 10 orang yang mengajukan,” kata dia.

Pada waktu itu, informasi pemilu dan kampanye disampaikan melalui media elektronik yakni radio, media cetak yakni koran dan ditempel di balai desa. Karena masih rendahnya kemampuan baca-tulis, maka di setiap balai desa disediakan orang yang akan menjelaskan informasi yang ditempel. “Yang fenomenal menyebar kertas pakai helikopter. Itu dilakukan di beberapa titik,” paparnya.

Walau dengan segala keterbatasannya, pemilu Jogja pada waktu itu berlangsung sukses, dengan tingkat partisipasi sebesar 88%. “Kendalanya paling banyak soal uang. Tapi kalau untuk mobilitas dan komunikasi ga ada persoalan. Memang dananya tidak banyak waktu itu,” ungkapnya.

Kepala DPAD DIY, Kurniawan, menuturkan pemilu lokal di Jogja pada 1951 dan 1955 merupakan momen bersejarah yang mencerminkan semangat demokrasi dan partisipasi masyarakat untuk menentukan masa depan daerah.

“Sementara di tahun 1955 menjadi tonggak penting sejarah demokrasi, dimana Jogja turut berperan aktif dalam pelaksanaannya. Peristiwa ini bukan hanya mencerminkan semangat demokrasi, tapi juga menunjukkan seluruh rakyat dari berbagai latar belakang budaya dan ideologi bersatu untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan kedaulatan bangsa,” jelasnya.

Pameran ini bertujuan mengingatkan kita semua pentingnya menjaga dan menghargai nilai-nilai demokrasi diperjuangkan para pendahulu. “Saya kira ini pesan penting yang bisa kita sampaikan ke generasi berikutnya dari pameran ini,” kata dia.

Arsip yang dipamerkan hari ini adalah saksi bisu perjalanan demokrasi di Jogja yang penuh dinamika dan tantangan. Material tersebut berupa dokumen bersejarah, foto-foto serta artefak lain yang mengisahkan dinamika sosial politik saat itu.

Pengajar Program Studi Tata Kelola Seni ISI Jogja, Tambak Sihno Purwanto, mengatakan pameran arsip ini diikuti oleh mahasiswa Prodi Tata Kelola Seni. Para mahasiswa mempraktekkan Pelajaran dari mata kuliah Kurasi Arsip.

“Pameran arsip ini bekerja sama dengan mata kuliah kurasi arsip prodi Tata Kelola Seni. Kami berharap dari pameran ini dapat meningkatkan partisipasi aktif para generasi berikutnya terhadap pemilu yang akan datang,” katanya. (***)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.