Kembali Masuk Pimpinan DPRD Sleman, PKS Tetap Berkomitmen Membela Kepentingan Masyarakat

SLEMAN—Membawa visi untuk membela kepentingan masyarakat, PKS kembali menduduki kursi pimpinan DPRD Sleman pada periode 2024-2029. Untuk periode ini, Hasto Karyantoro pun didaulat menjadi Wakil Ketua II DPRD Sleman bersama Ani Martanti (PKB) dan Sukaptana (Gerindra). Adapun Ketua DPRD Sleman diduduki oleh Y Gustan Ganda (PDIP).

Usai pelantikan sebagai Wakil Ketua DPRD Sleman, Hasto mengaku bersyukur raihan suara pada Pemilu 2024 mengantarkan PKS kembali meraih kursi pimpinan DPRD Sleman. Terakhir kali, kursi pimpinan DPRD Sleman dapat mereka raih pada periode 2014-2019.

Kembalinya kursi pimpinan DPRD tersebut pun menjadi penyemangat bagi para anggota PKS untuk terus berjuang membela kepentingan masyarakat. "Komitmen kami tetap ya. Kami akan terus berusaha untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Membela kepentingan masyarakat Sleman," kata suami dari Erniawati Prihatiningsih ini, Selasa (22/10/2024).

Pria kelahiran Sleman, 13 September 1974 lalu itu mengatakan sebagai Wakil Ketua II DPRD Sleman ia akan mengawal jalannya pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang dimiliki. Terutama pada isu pengelolaan dan tata pemerintahan yang baik. "Misalnya, bagaimana kami bisa menerbitkan peraturan daerah atau perda yang berpihak kepada masyarakat," katanya.

Ketua Fraksi PKS periode 2019-2024 ini mengatakan, untuk menerbitkan Perda yang berpihak pada kepentingan masyarakat maka para anggota DPRD Sleman tentu saja harus bisa responsif dengan isu-isu yang terjadi di masyarakat.

"Permasalahan yang terjadi di masyarakat harus dipahami, dicari solusinya yang nantinya diharapkan bisa bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Saat ini, banyak isu sensitif yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat," katanya.

Dia berharap, sebagai Wakil Ketua nantinya bisa mengawal soal anggaran (APBD) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. "Soal anggaran ini menjadi tanggungjawab kami dengan Pemkab yang baru, bagaimana alokasi anggaran nantinya bisa berpihak pada masyarakat," katanya.

Selain itu, lanjutnya, penentuan anggaran juga harus respons dengan isu-isu yang terjadi di kancah global (internasional). Misalnya, kata Hasto, keberpihakan pada program ketahanan pangan. Program ketahanan pangan ini tidak bisa dilepaskan dari isu global. Jadi penganggaran pada APBD nantinya bisa lebih strategis.

"Meski begitu, anggaran untuk pendidikan dan kesehatan hingga penguatan ekonomi masyarakat tetap kami utamakan. Termasuk pada konteks pengawasan anggarannya," kata Hasto.

Lebih jauh, Hasto menyoroti permasalahan yang saat ini terjadi seperti Sleman menghadapi persoalan sampah. Dia berharap, dengan tata pengelolaan pemerintahan dan anggaran yang baik, masalah sampah di Sleman sudah selesai pada 2025 mendatang. "Kami dorong pembangunan TPST di bagian Selatan Barat. Satu titik TPST akan dibangun lagi di daerah Gamping. Mudah-mudahan tidak meleset lagi," katanya.

Hasto berharap amanat dan kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada mereka saat Pemilu 2024, dapat digunakan secara sungguh-sungguh untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Sleman. "Tentu saja, tanggungjawab kami lebih berat. Jadi mohon doanya agar kami bisa bekerja lebih baik dan tepat," harapnya.

Apalagi, lanjutnya, selain masalah sampah Sleman juga menghadapi isu soal moralitas, krimalitas hingga peredaran miras. "Kami akan merevisi Perda Miras karena peraturan yang lama sudah tidak bisa mengakomodasi perkembangan saat ini," kata Hasto. (***)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.