Otonomi Daerah DIY Didorong Berbasis Keadilan dan Kearifan Lokal
Otonomi daerah DIY diarahkan berbasis keadilan dan kearifan lokal untuk wujudkan pembangunan berdampak langsung bagi masyarakat.
Ilustrasi./Antara Foto
Harianjogja.com, JOGJA—Kota Jogja akan memiliki peraturan daerah (perda) baru yang mengatur minuman keras (miras). Rancangan peraturan daerah (raperda) ini akan menggantikan perda soal miras sebelumnya yang sudah berusia 71 tahun.
Kabag Hukum Setda Kota Jogja, Rihari Wulandari, menjelaskan Raperda Miras sebenarnya sudah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2024 dan sudah ada draf rancangannya. “Sudah ada rancangannya,” ujarnya, Selasa (29/10/2024).
Maka ditargetkan Raperda Miras bisa dibahas sebelum pergantian tahun ini, menggantikan perda yang lama. Perda miras sebelumnya sudah sangat lama dan sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Rencananya raperda miras tahun ini akan dibahas,” katanya.
BACA JUGA: Pemerintah DIY Intensifkan Penindakan Miras Ilegal, Aturan Dinilai Ketinggalan Zaman
Beberapa penyesuaian yang dimasukkan dalam raperda tersebut seperti terkait dengan produksi, peredaran, penjualan dan pengawasan. “Pengawasan disesuaikan dengan kewenangan yang diberikan ke pemerintah daerah,” ungkapnya.
Adapun perda miras sebelumnya yang masih digunakan sampai saat ini yakni Perda No. 7/1953 tentang Izin Penjualan Dan Pemungutan Pajak Atas Izin Menjual Minuman Keras Dalam Daerah Kotapraja Jogja. Terkait raperda ini, Harianjogja.com menghubungi DPRD Kota Jogja, tetapi belum mendapat respons.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Otonomi daerah DIY diarahkan berbasis keadilan dan kearifan lokal untuk wujudkan pembangunan berdampak langsung bagi masyarakat.
Puncak haji 2026 segera dimulai. Simak jadwal Armuzna, tahapan wukuf di Arafah, dan tips persiapan jemaah haji.
Mensos Gus Ipul menonaktifkan dua pejabat pengadaan Sekolah Rakyat terkait investigasi dugaan maladministrasi pengadaan barang.
KPK mendalami hubungan Wali Kota Madiun nonaktif Maidi dengan pengusaha EO terkait kasus dugaan korupsi proyek dan CSR.
Pembangunan gedung baru SDN Nglarang terdampak Tol Jogja-Solo di Sleman ditarget mulai Mei 2026 setelah pematokan lahan rampung.
Ditjenpas membantah video viral dugaan sel mewah dan penggunaan HP di Lapas Cilegon serta menegaskan pengawasan tetap dilakukan.