BPJPH-Uni Eropa Bahas Kesiapan Implementasi Wajib Halal Oktober 2026
BPJPH dan Uni Eropa membahas kesiapan implementasi Wajib Halal yang mulai berlaku Oktober 2026 serta kepastian regulasi bagi pelaku usaha.
Bilik suara Pemilu 2024 disalurkan. - Antara
Harianjogja.com, BANTUL—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul mengklaim seluruh logistik untuk pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Bantul pada 27 November 2024 telah siap.
"Alhamdulillah, semua logistik pemilihan sudah siap. Kotak suara, bilik suara, dan surat suara sudah dihitung dan diikat per 20 lembar sesuai ketentuan Peraturan KPU," kata Ketua KPU Kabupaten Bantul Joko Santoso di Bantul, Rabu.
Menurut dia, begitu juga dengan alat pencoblos dan bantalan serta tinta untuk kelengkapan TPS sudah lengkap, dan tersimpan dengan baik di gudang logistik KPU Bantul yang ada di Jalan Parangtritis.
Meski demikian, kata dia, untuk daftar hadir pemilih yang akan menggunakan hak suaranya di TPS pada hari pemungutan suara masih menunggu proses menghasilkan data dari Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).
"Daftar hadir saja belum selesai karena masih menunggu 'generate' data dari Sidalih," katanya.
BACA JUGA: Bawaslu Bantul Tindak Lanjuti Enam Dugaan Pelanggaran Pilkada 2024
Lebih lanjut, dia mengatakan pada 13 November 2024, panitia akan mulai melakukan sortir dan memasukkan surat suara ke dalam sampul, dengan melibatkan para anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS).
Dia mengatakan, langkah tersebut bertujuan untuk memastikan jumlah surat suara di setiap TPS pemilihan sesuai dengan daftar pemilih tetap (DPT) ditambah 2,5 persen sebagai surat suara cadangan.
"Kami akan memastikan jumlah surat suara dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan masing-masing TPS," katanya.
Meski demikian pihaknya juga menyoroti evaluasi dari hasil pemilihan sebelumnya, yang mana di beberapa TPS mengalami kekurangan surat suara.
"Hal ini terjadi karena waktu yang terbatas dan kurangnya pengecekan oleh tenaga harian lepas, sehingga ada amplop yang terlewat," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
BPJPH dan Uni Eropa membahas kesiapan implementasi Wajib Halal yang mulai berlaku Oktober 2026 serta kepastian regulasi bagi pelaku usaha.
Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menilai dampak El Nino semakin besar sehingga diperlukan respons dini berbasis sains dan kolaborasi lintas sektor.
Menkeu Purbaya menawarkan insentif agar Toyota memindahkan basis manufaktur utama dari Thailand ke Indonesia demi memperkuat industri otomotif.
PT Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) mengajak puluhan anak di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, belajar mengolah sampah plastik menjadi produk yang bermanfaat.
DPRD DIY menyetujui Raperda yang melarang perdagangan anjing, kucing, kera, kelelawar, musang, dan HPR lain untuk tujuan pangan.
Kemendikdasmen menyebut perpanjangan pendaftaran TKA 2026 memberi waktu lebih bagi siswa untuk mempersiapkan diri menuju perguruan tinggi impian.