10 TPS di Sleman Rawan Konflik Sosial, Polresta Sleman Terapkan Pola Pengamanan Berbeda

Harianjogja.com, SLEMAN—Polresta Sleman mencatat ada sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) rawan konflik sosial di Bumi Sembada. Pola pengamanan lebih detail dan cermat akan diterapkan kepolisian untuk mengamankan TPS yang masuk dalam kategori rawan konflik sosial.

Kapolresta Sleman, Kombes Pol. Yuswanto Ardi menjelaskan secara umum ada 16 TPS rawan di Kabupaten Sleman. Belasan TPS rawan tersebut terdiri dari TPS rawan konflik sosial dan TPS rawan bencana. 

"Ada 16 TPS yang kami kategorikan sebagai TPS rawan, yang pertama itu rawan konflik sosial ada 10, yang kedua rawan bencana itu ada enam," tandas Ardi ditemui pada Senin (25/11/2024).

Ada sejumlah parameter yang membuat TPS dianggap rawan secara konflik sosial. Beberapa di antaranya seperti catatan pernah terjadi pemungutan suara ulang di lokasi tersebut, terjadi permasalahan terkait dengan perbedaan daftar pemilih, hingga riwayat adanya kesalahpahaman di level masyarakat maupun pengrusakan Alat Peraga Kampanye (APK).

"Untuk rawan konflik sosial itu parameternya atau ukurannya adalah pengalaman atau catatan pada periode Pemilu maupun Pilpres yang lalu. Jadi di situ ada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), penghitungan suara ulang. Kemudian juga pernah ada hal-hal yang sifatnya pidana," tegasnya. 

Polresta Sleman telah membedakan pola pengamanan di TPS rawan dengan TPS kurang rawan. Pola pengamanan lebih terfokus akan diberikan pada TPS yang dianggap rawan konflik sosial. 

BACA JUGA:  KPU Bantul Tunggu Revisi LPPDK Paslon Pilkada Bantul sampai Pukul 23.59 WIB Malam Nanti

Apabila pada pola pengamanan biasa terdiri dari dua personel Polri mengamankan 4-10 TPS, personel Polri yang ditempatkan pada TPS rawan konflik sosial akan bertugas mengamankan dua TPS. Jadi harapan Ardi betul-betul fokus dalam pengamanan.

"Pola pengamanan yang kita jalankan dalam mengamankan TPS rawan tentunya lebih rigid ya. Jadi kita akan tugaskan dua orang petugas untuk dua TPS," jelasnya. 

"Biasanya kalau yang kurang rawan kita berdayakan dua orang petugas untuk empat sampai dengan 10 TPS. Jadi dua orang itu mengampu empat sampai dengan 10 [TPS]. Tapi kalau yang rawan satu-satu. Dua untuk dua, begitu," lanjutnya. 

Ardi menambahkan bila jumlah personel yang diturunkan untuk Pilkada Sleman saat ini berjumlah 1410 yang terdiri dari personel Polri dan TNI serta Linmas.

Menurut penjelasan Ardi, TPS yang masuk kategori rawan konflik sosial berada di Kapanewon Depok dan Kapanewon Ngemplak. Sementara untuk TPS rawan bencana ada di Kapanewon Cangkringan dan Kapanewon Pakem.

"Kalau yang rawan bencana tentunya karena kita memang secara topografi berada di lereng gunung berapi, kita tetap antisipasi.

Apabila pada pola pengamanan biasa terdiri dari dua personel Polri mengamankan 4-10 TPS, personel Polri yang ditempatkan pada TPS rawan konflik sosial akan bertugas mengamankan dua TPS. Jadi harapan Ardi betul-betul fokus dalam pengamanan.

"Pola pengamanan yang kita jalankan dalam mengamankan TPS rawan tentunya lebih rigid ya. Jadi kita akan tugaskan dua orang petugas untuk dua TPS," jelasnya. 

"Biasanya kalau yang kurang rawan kita berdayakan dua orang petugas untuk empat sampai dengan 10 TPS. Jadi dua orang itu mengampu empat sampai dengan 10 [TPS]. Tapi kalau yang rawan satu-satu. Dua untuk dua, begitu," lanjutnya. 

Ardi menambahkan bila jumlah personel yang diturunkan untuk Pilkada Sleman saat ini berjumlah 1410 yang terdiri dari personel Polri dan TNI serta Linmas.

Menurut penjelasan Ardi, TPS yang masuk kategori rawan konflik sosial berada di Kapanewon Depok dan Kapanewon Ngemplak. Sementara untuk TPS rawan bencana ada di Kapanewon Cangkringan dan Kapanewon Pakem. "Kalau yang rawan bencana tentunya karena kita memang secara topografi berada di lereng gunung berapi, kita tetap antisipasi."

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.