Partisipasi Pemilih Pilkada 2024 Rendah, KPU DIY Sebut Kualitas Demokrasi Meningkat

Harianjogja.com, JOGJA—KPU DIY menyebut adanya penurunan angka partisipasi di kabupaten dan kota se-DIY pada gelaran Pilkada 2024.

Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY Sri Surani mengatakan Pilkada 2017 yang digelar di Kota Jogja dan Kulonprogo diikuti oleh 77% dan 80 persen dari total DPT. Sementara pada 2020, Pilkada digelar di Sleman, Bantul. Saat itu, tingkat partisipasi pemilih di tiga wilayah itu rata-rata mencapai 80%.

Rani mengungkapkan alasan turunnya tingkat partisipasi pemilih di DIY pada gelaran Pilkada 2024. Menurutnya, Pilkada yang terakhir kali digelar pada 2020 berbarengan dengan merebaknya pandemi Covid-19.

Ini menjadikan masyarakat banyak berdiam diri di tempat tinggal atau domisilinya masing-masing. Bahkan, pada 2020 terjadi peningkatan partisipasi pemilih hingga 10%. "Pilkada ini dilakukan oleh orang dengan KTP setempat. Fakta di lapangan, orang yang ber-KTP di Kota Jogja misalnya, tidak semua pada hari H ada di kota, banyak yang pada hari H tidak datang," ungkapnya.

Meski demikian, Rani mengatakan terjadi peningkatan kualitas demokrasi di DIY. Ini dinilai dari terlibatnya seluruh elemen masyarakat pada saat pelaksanaan kampanye.

BACA JUGA: 2025, Endah Subekti Kuntariningsih Masih Lanjutkan Program Sunaryanta-Heri Susanto

Rani menuturkan pihaknya membuka ruang yang luas terhadap keterlibatan masyarakat sipil, utamanya pada gelaran debat publik. Mulai dari akademisi dari kampus di Yogyakarta, aktivis disabilitas, hingga aktivis perempuan.

Debat publik menjadi cara bagi KPU untuk secara resmi memperkenalkan calon kepala daerah kepada masyarakat. Bahkan pada satu hari jelang pencoblosan suara, KPU DIY masih gencar melakukan sosialisasi kepada para pemilih pemula. "Mereka terlibat, sama-sama merumuskan terkait dengan isu-isu yang ada di kota kabupaten untuk itu dipertajam oleh semua peserta pemilu di kota kabupaten," tuturnya.

Saat ditanya soal keterlibatan pemilih pemula dalam memberikan hak suaranya, Rani menyebut KPU mengalami kesulitan dalam menghimpun data.

Dia mengatakan itu memerlukan pendataan yang sangat detail di tingkat TPS. Selama ini, pendataan hanya sebatas pemilih laki-laki dan perempuan. Ini turut menjadi catatan KPU DIY untuk bisa diperbaiki ke depannya.

"Sayangnya memang di data kita tidak bisa melihat apakah dia pemilih pemula atau tidak. Itu yang memang harapan kami ke depan bisa melihat ini pemilih pemula berapa yang datang ke TPS. Itu kan harus terjun dan itu membutuhkan resource yang luar biasa untuk ngecek satu-satu.”

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.