Duh! Anggaran DPUPKP Bantul di APBD 2025 Turun Rp32 Miliar

Harianjogja.com, BANTUL—Pengurangan alokasi anggaran untuk Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Bantul pada APBD 2025 mencapai Rp32 miliar mendapatkan tanggapan serius dari Bupati Bantul Abdul Halim Muslih dan Komisi C DPRD Bantul.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih memilih mempertanyakan terkait dengan adanya penurunan alokasi anggaran untuk DPUPKP Kabupaten Bantul di APBD 2025 yang hanya diangka Rp147 miliar, atau menurun sebanyak Rp32 miliar dari alokasi anggaran APBD 2024 senilai Rp179 miliar.

BACA JUGA: DLH Bantul Anggarkan Rp2 Miliar untuk Operasional TPST Modalan

"Ya, itu kan ditetapkan saat saya cuti. Iya, tanyakan ke wakil rakyat. Masa wakil rakyat tidak berpihak kepada pembangunan infrastruktur. Tanyakan saja kepada mereka, apa maunya. Ya, kalau saat itu saya tidak cuti, insyaAllah itu tidak terjadi," kata Halim, Rabu (11/12/2024).

Disinggung mengenai apakah nantinya penurunan alokasi anggaran APBD 2025 untuk DPUPKP Kabupaten Bantul akan menghambat pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Halim ke depan, Halim meminta agar hal tersebut dipertanyakan ke anggota DPRD Bantul.

"Jika itu terhambat, tanyakan ke wakil rakyat. Karena itu kan uang rakyat yang harus digunakan untuk membangun infrastruktur," tandasnya.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Bantul Datin Wisnu Pranyoto menyatakan jika penurunan alokasi anggaran APBD 2025 untuk DPUPKP sudah sesuai. Ia juga menyatakan hal itu bukan perihal pro dan tidaknya terhadap kebutuhan masyarakat.

"Jadi di APBD itu kan ada skala dan program prioritas. Lalu, program prioritas yang harus segera dikejar adalah penanganan sampah. Dan, ini menyedot anggaran yang tinggi," kata Datin.

Oleh karena itu, politisi Gerindra ini menyatakan jika anggota DPRD Bantul akhirnya mempertimbangkan terkait penanganan sampah. Sehingga penanganan sampah menjadi prioritas yang harus diatasi. "Dan, kami melihat masalah sampah ini harus segera selesai," ucapnya.

Datin juga meyakini jika alokasi anggaran Rp147 miliar untuk DPUPKP Bantul dinilai mencukupi untuk mengatasi sejumlah pekerjaan rumah terkait kebutuhan infrastruktur, baik perbaikan dan perawatan jalan maupun kebutuhan lain dalam hal fisik.
"Jika belum mencukupi, kan masih ada Perubahan 2025 dan juga APBD 2026," tandasnya.

Sebelumnya, Pelaksana tugas Kepala DPUPKP Jimmy Arlan Manumpak Simbolon menyatakan jika alokasi APBD Kabupaten Bantul 2025 untuk jawatannya berpotensi berubah dan turun jumlahnya.

Hal ini menyusul tingginya defisit APBD 2025 yang mencapai angka hampir 8%. Padahal, ambang batas defisit yang bisa ditolerir dari pemerintah pusat adalah di angka 4%.
“Artinya, ada kemungkinan [berkurang]. Kami sendiri berharap agar alokasi anggaran untuk DPUPKP Bantul tidak terkena dampaknya. Saat ini memang APBD 2025 ada di tangan Gubernur DIY untuk dievaluasi,” katanya.

Jimmy mengungkapkan sejatinya alokasi anggaran APBD 2025 untuk DPUPKP menurun dibandingkan APBD 2024. Di mana pada tahun lalu, DPUPKP Bantul mendapatkan alokasi anggaran senilai Rp179 miliar.

Padahal, kata Jimmy, di 2025, DPUPKP memiliki segudang pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Mulai dari perbaikan jalan, pemeliharaan jalan hingga penanganan kawasan kumuh.

Untuk urusan jalan, Jimmy mengungkapkan, pada 2025, pihaknya hanya mendapatkan Rp61,6 miliar, padahal di APBD 2024 DPUPKP mendapatkan anggaran Rp81 miliar. Sementara saat ini, dari total panjang ruas jalan 1.200 kilometer jalan kabupaten, kemantapannya baru mencapai 66%.

“Karena kondisi ini, kami akan melakukan perbaikan secara bertahap ke depan. Karena tahun depan tidak ada DAK untuk jalan. Tapi, kami akan tetap berusaha tingkatkan pemeliharaan jalan yang ada,” jelasnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.