Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Percepat Verifikasi Koperasi Merah Putih
Mendagri Tito Karnavian meminta kepala daerah mempercepat verifikasi dan validasi sekitar 24.000 bangunan Koperasi Merah Putih.
Ilustrasi panen padi - ist/ngawikab.go.id
Harianjogja.com, BANTUL—Pemerintah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan intervensi terhadap petani dari sisi produksi melalui bantuan berbagai alat mesin pertanian yang dapat menunjang kegiatan budidaya tanam dan produksi hasil pertanian.
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan, pemerintah selalu berusaha agar harga komoditas pangan strategis terjangkau masyarakat, namun di sisi lain petani tetap tidak mengalami kerugian dengan harga bahan pangan yang terjangkau tersebut.
"Petani harus tetap untung, masyarakat tetap bisa menjangkau, caranya petani diintervensi dari sisi hulunya, dari sisi produksinya. Maka muncullah program bantuan alat mesin pertanian seperti traktor, cultivator, combine harvester (mesin panen), rice transplanter (mesin penanam padi)," katanya, Kamis (12/12/2024).
Menurut dia, selain bantuan mesin pertanian bagi kelompok tani yang peralatan tersebut tidak mungkin dibeli mandiri oleh kelompok tani, pemerintah juga melakukan pembangunan saluran irigasi, subsidi benih, subsidi pupuk dan sarana lainnya yang dibutuhkan dalam usaha tani.
BACA JUGA: Skor Babak Pertama Indonesia Vs Laos Imbang 2-2
"Saat ini mana ada petani yang bisa membeli combine harvester yang harganya semahal itu, ini semata dilakukan untuk mengintervensi dari sisi hulu, karena hilirnya pemerintah tidak bisa mengintervensi, hilirnya itu pasar," katanya.
Meski demikian, Bupati Bantul mengatakan, untuk komoditi pangan tertentu yang dipandang pemerintah tidak strategis, maka cenderung dibiarkan harganya untuk mengikuti kebutuhan pasar, namun untuk komoditi strategis utamanya beras, pemerintah punya tanggung jawab.
"Komoditi strategis seperti beras tidak mungkin dibiarkan, jadi bahan bahan makanan tertentu yang strategis itu selalu diintervensi pemerintah," katanya.
Dia juga mengatakan, pangan selalu berdimensi sosial dan politik, sehingga tidak boleh pangan itu harganya mahal, apalagi dalam konstitusi mengamanatkan agar diupayakan bahan pangan harganya tetap terjangkau.
"Maka bisa dipahami kalau harga beras terlalu mahal, maka pemerintah demi sosial, demi politik pemerintah melaksanakan intervensi pasar, melalui pasar murah, operasi pasar dengan mendatangkan beras untuk menekan harga beras," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Mendagri Tito Karnavian meminta kepala daerah mempercepat verifikasi dan validasi sekitar 24.000 bangunan Koperasi Merah Putih.
Jadwal KRL Jogja-Solo Selasa 15 September 2026 tersedia 15 perjalanan dari Jogja ke Palur, mulai 05.05 hingga 22.35 WIB.
Jadwal SIM Keliling Polda DIY September 2026 lengkap dengan lokasi, jam layanan, syarat, serta biaya perpanjangan SIM A dan SIM C.
KPK menyebut Summarecon diduga terkait OTT dalam pengurusan HGB di Kabupaten Bogor yang menangkap 17 orang.
Jadwal DAMRI Bandara YIA Selasa 15 September 2026 tersedia ke 5 tujuan dengan tarif promo YIA-Jogja Rp50.000 hingga September.
KPK menyita uang tunai yang diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah dan menangkap 17 orang dalam OTT ATR BPN.