Pemkab Sleman Masih Tunggu Juknis Penggunaan APBD untuk Makan Bergizi Gratis

Harianjogja.com, SLEMAN—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman masih menunggu petunjuk teknis dari Pemerintah Pusat ihwal penggunaan anggaran untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sumber dana program MBG yang saat ini bergulir berasal dari Pemerintah Pusat.

Sekretaris Daerah Sleman, Susmiarto mengatakan Pemkab Sleman belum menerima perintah atau petunjuk tertulis ihwal penggunaan APBD dalam program MBG. “Semua anggaran MBG masih dari Pusat. Lembaga pelaksana dan sarana-prasarana dari Pusat,” kata Susmiarto dihubungi, Senin (20/1/2025).

BACA JUGA: Murid SMKN 4 Jogja Menanti Program MBG yang Tak Kunjung Terealisasi

Susmiarto menambahkan Pemerintah Pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) telah menjalin mitra dengan TNI. Kata dia, TNI banyak membantu pelaksanaan MBG di Bumi Handayani yang telah masuk ke pekan kedua pelaksanaan.

Kata dia, Pemkab telah mengalokasikan Rp105,4 miliar dari APBD guna menyukseskan pelaksanaan MBG. Alokasi ini juga sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15/2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2025.

Alokasi tersebut masih belum memenuhi pagu anggaran yang Kemendagri tetapkan sebesar Rp115 miliar. Kekurangan anggaran sekitar Rp9 miliar - Rp10 miliar akan dipenuhi ketika APBD Perubahan (APBD-P) 2025. 

Pemkab Sleman kemungkinan mendapat dana transfer dari Pemerintah Pusat dan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) yang merupakan selisih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode 2024.

BACA JUGA: Makan Bergizi Gratis, Dapur Umum di Kapanewon Sleman Beroperasi Awal Februari

Disinggung ihwal evaluasi pelaksanaan MBG selama sepekan lalu, Susmiarto mengaku program berjalan lancar meski belum semua satuan pendidikan terlayani. “Hasil tinjauan kami anak-anak senang dan lahap dalam mengonsumsi makanan yang lengkap ada nasi, sayur, lauk, buah, susu. Semoga ke depan sekolah yang dilayani semakin bertambah,” katanya.

Senada, Plt. Badan Keuangan dan Aset Daerah Sleman, Tina Hastani mengaku penggunaan anggaran untuk program MBG perlu mendasarkan pada arahan Pemerintah Pusat. Arahan dapat berupa petunjuk teknis. “Tapi sampai dengan sekarang belum ada panduan atau petunjuk teknis,” kata Tina.

Plt. Kepala Sekolah Negeri Sinduadi Timur, Haryanto mengatakan pelaksanaan MBG di SDN Sinduadi Timur selama sepekan pertama pelaksanaan lancar. Hanya, dia berharap ada variasi makanan agar siswa-siswi tidak bosan. “Kalau kami lihat juga anak-anak banyak yang menyisakan sayurnya,” kata Haryanto.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.