Pemkab Kulonprogo Siapkan Program Strategis Mendukung Pembangunan Nasional

Harianjogja.com, KULONPROGO—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo memprioritaskan lima program strategis untuk mendukung pembangunan nasional.

Penjabat Bupati Kulonprogo Srie Nurkyatsiwi menyatakan terdapat lima program strategis yang disiapkan di wilayah tersebut. Kelima program prioritas daerah, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Selain itu, pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan dan pengembangan kawasan aerotropolis (konsep pengembangan Wilayah Berbasis Bandara), serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

BACA JUGA: DPRD Kulonprogo Apresiasi LKPJ Pejabat Bupati, Minta Pembangunan Ditingkatkan

"Untuk mencapai hal ini (target pertumbuhan ekonomi), presiden juga mengarahkan untuk menumbuhkan sektor primer dan sektor sekunder dengan cara mengoptimalkan sektor pertanian dan industri. Sesuai arahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kulon telah menetapkan tema pembangunan yang selaras dan siap untuk ikut berperan serta dalam pembangunan nasional," kata Siwi, Senin (3/2/2025).

Ia mengatakan berdasarkan isu-isu strategis dan arahan dari presiden, serta mendorong pencapaian indikator kinerja daerah sebagai ukuran keberhasilan pembangunan daerah pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kulon Progo 2026, maka dirumuskan lima program prioritas daerah.

"Pembangunan di Kulon Progo harus fokus pada lima program prioritas di atas," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa mengingat kemampuan keuangan daerah tersebut yang terbatas, maka agar seluruh komponen pemangku kepentingan daerah menjalankan program tersebut secara efektif, efisien dan bisa berkolaborasi dengan baik.

Sedangkan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Kulonprogo untuk 2026 adalah Rp1,33 triliun. Diharapkan kepada kepala perangkat daerah dan jajarannya agar penyusunan program dan kegiatan benar-benar berorientasi pada hasil dan mengarah pada terwujudnya lima prioritas tersebut.

'Pelaksanaan program kegiatan juga harus akuntabel, mengingat apa yang kita belanjakan di dalamnya adalah berasal dari pajak dan retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat," katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan Bappeda Kulon Progo Diana Puspitasari mengatakan hari ini, pihaknya melaksanakan Forum Konsultasi RKPD 2026.

Tujuan dari penyelenggaraan Forum Konsultasi RKPD ini salah satunya adalah penyempurnaan rancangan awal RKPD Kabupaten Kulonprogo 2026. “Melakukan perbaikan kebijakan perencanaan berdasarkan hasil evaluasi terhadap RKPD 2024," kata Diana.

Diana berharap melalui forum ini nantinya peserta dapat menyamakan persepsi dan memahami kebijakan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD kabupaten Kulonprogo.

“Kami berharap hadirin peserta forum konsultasi publik ini dapat berperan aktif memberikan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD Kabupaten Kulonprogo 2026," kata Diana.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara