Anggaran MBG Dialihkan ke Infrastruktur Pendidikan, Pemda DIY Tunggu Arahan Pusat

Harianjogja.com, JOGJA– Pemda DIY menyebut masih menunggu arahan resmi dari pusat soal wacana pengalihan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke pendidikan lantaran semuanya akan diterapkan secara terpusat melalui Badan Gizi Nasional (MBG). 

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Suhirman mengungkapkan, pihaknya telah menetapkan anggaran MBG 2025 sebesar Rp45 miliar yang masuk dalam pos Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY.

BACA JUGA: Pengalihan Anggaran Makan Bergizi Gratis, Kota Jogja Masih Tunggu Arahan Resmi

"MBG itu kan posnya ke BTT kalau di APBD DIY, sudah dianggarkan Rp42 miliar untuk tahun ini," ujar Suhirman, Selasa (4/2/2025).

Namun, terkait dengan arahan Presiden yang mewacanakan bahwa dana program MBG akan dialihkan, Disdikpora DIY masih menunggu petunjuk teknis (juknis) resmi dari pemerintah pusat. Suhirman menegaskan bahwa juknis ini sangat penting sebagai dasar hukum dalam pengeluaran anggaran.

"Soal arahan Pak Presiden soal pengalihan anggaran itu, kami masih tunggu juknisnya seperti apa dan juga skenarionya, karena kalau belum ada juknisnya kami akan repot. Pengeluaran anggaran harus ada dasar hukum," jelasnya.

Suhirman juga menyampaikan bahwa pelaksanaan program MBG di wilayah ini akan dimulai pada 17 Februari 2025. Namun, untuk tahap awal, program ini hanya akan berjalan di dua sekolah yang dekat dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yaitu SMK Negeri 4 Jogja dan SMA Negeri 5 Jogja.

"Kalau programnya akan dimulai 17 Februari di dua tempat, belum semuanya, hanya yang dekat dengan SPPG saja, yakni SMK 4 Jogja dan SMAN 5 Jogja," katanya.

BACA JUGA: Makan Bergizi Gratis, Dapur SPPG di Sleman Ditinjau Staf Kepresidenan

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta agar anggaran daerah yang semula buat program makan bergizi gratis (MBG) alokasinya dialihkan untuk melakukan renovasi sekolah-sekolah. Pesan Prabowo tersebut diungkapkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Senin (3/2/2025).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.