Pemda DIY Perkuat Sinergi dengan BI untuk Pengendalian Inflasi

Harianjogja.com, JOGJA - Pemda DIY berupaya menjaga stabilitas inflasi melalui sinergi dengan berbagai pihak. Sekda DIY, Beny Suharsono mengatakan pentingnya komunikasi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam mengendalikan laju inflasi di wilayahnya.

"Maka hari ini kami bertemu para stakeholder se Jawa yang difasilitasi oleh Bank Indonesia. Ini untuk menyatukan pandangan terkait langkah-langkah yang harus dilakukan, termasuk dalam menjaga pasokan bahan pokok," ujar Beny, Jumat (21/2/2025). 

Menurut Beny, pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan secara parsial. Ia menekankan pentingnya menjaga pasokan barang, terutama dari luar daerah, agar harga tetap stabil. "Misalnya kebutuhan ikan, kami tidak cukup hanya mengandalkan produksi lokal. Jika pasokan tidak terjaga, maka inflasi bisa meningkat," jelasnya.

Lebih lanjut, Beny mengungkapkan bahwa inflasi di DIY memiliki pola musiman, seperti menjelang hari raya besar dan penerimaan siswa baru. Oleh karena itu, langkah antisipasi harus dilakukan, termasuk dengan memastikan rantai pasokan berjalan lancar. "Distribusi yang baik bisa mencegah lonjakan harga. Kami ingin harga tetap terjangkau, tetapi petani dan produsen tetap sejahtera," tambahnya.

BACA JUGA: Milad ke-18 Bank BPD DIY Syariah: Momentum Perluas Sinergi dan Kolaborasi

Deputi Gubernur BI, Doni Primanto menyebut komitmen pihaknya dalam mendukung pengendalian inflasi melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Doni menyebut bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan pusat sangat penting dalam memastikan pasokan pangan tetap tersedia.

"Tahun lalu inflasi cukup rendah, hanya 1,57 persen. Namun, kami harus tetap waspada. Inflasi inti di Januari 2025 ini masih berada di 2,3 persen, yang menunjukkan daya beli masyarakat masih cukup baik. Tetapi ada faktor eksternal seperti kenaikan harga emas yang perlu diantisipasi," kata Doni.

Ia juga menyoroti dampak kebijakan pemerintah terhadap inflasi, seperti diskon tarif listrik yang membantu menekan harga. Selain itu, ia menekankan pentingnya penguatan digitalisasi dan data neraca pangan untuk memastikan keseimbangan pasokan di berbagai daerah. "Dengan neraca pangan yang jelas, kita bisa mengetahui daerah mana yang kelebihan atau kekurangan stok, sehingga distribusi bisa lebih optimal," paparnya.

GNPIP pada tahun 2025 akan terus diperkuat dengan berbagai program strategis, termasuk penguatan distribusi dan kerja sama antar daerah. "Kami sudah mencatat 248 kerja sama antardaerah dan 18.000 pasar murah di seluruh Indonesia. Ini akan terus kami dorong agar pengendalian inflasi tetap efektif," pungkas dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.