Berjalan Seminggu, Begini Hasil Evaluasi Makan Bergizi Gratis di Gunungkidul

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Komandan Kodim 0730/GK, Letkol Inf Roni Hermawan memastikan pelaksanaan makan bergizi gratis di Kabupaten Gunungkidul berjalan dengan baik. Program ini dilaunching pertama kali pada Senin (17/2/2025).

“Alhamdulillah berjalan lancar. Untuk pelaksanaan di Kapanewon Wonosari juga ada tambahan karena saat launching hanya dilaksanakan di SD Negeri 1 dan SMP Negeri 1 Wonosari, tapi sekarang SMK Negeri 3 Wonosari juga sudah melaksanakan,” kata Roni, Selasa (25/2/2025).

Dia menjelaskan, pelaksanaan makan gratis juga telah terlaksana di Kapanewon Tepus. Program dijalankan oleh dapur mandiri yang bekerjasama dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

“Baru di Wonosari dan Tepus. Untuk kapanewon lainnya masih menunggu karena dengan target 120.000 penerima, masih membutuhkan sekitar 40an dapur pengelolaan makan bergizi gratis,” ungkapnya.

Meski baru berjalan seminggu, Dandim Gunungkidul ini mengakui terus ada upaya evaluasi didalam pelaksanaan. Secara umum, program makan bergizi gratis dapat berjalan lancar, namun ada beberapa catatan untuk perbaikan.

Sebagai contoh, kata Roni, beberapa kali ada temuan nasi yang disajikan terlalu lembek karena saat dimasak terlalu banyak air. Di sisi lain, ada buah pepaya yang disajikan belum terlalu matang.

BACA JUGA: 2 PNS Gunungkidul Diduga Berselingkuh dan Mesum di Toilet Pemkab

“Terus akan kami evaluasi untuk pelaksanaan yang lebih baik dengan kualitas menu tetap terjaga. Tapi, secara umum, anak-anak Alhamdulillah suka dan makanan yang disajikan habis tersantap,” kata Roni.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono mengatakan, sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah Pusat, maka pemkab diwajibkan mengalokasikan anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp19,5 miliar. Ketentuan ini mengacu pada kemampuan keuangan yang dimiliki pemkab sehingga setiap wilayah memiliki pagu berbeda-beda.

Meski demikian, ia mengakui, hingga sekarang belum bisa menyediakan secara penuh. Pasalnya, alokasi anggaran yang dimasukan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025 baru sebesar Rp12,2 miliar.

Rencananya kekurangan pagu ini akan dipenuhi pada saat pembahasan APBD Perubahan 2025. “Kekurangan dipenuhi melalui kajian tentang pendapatan hingga keberadaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) di Tahun Anggaran 2024,” katanya.

Menurut Putro, ada perubahan perencanaan berkaitan dengan anggaran makan bergizi gratis. Pada awalnya, pagu dialokasikan untuk membiayai program ini, tapi sesuai dengan perintah dari Presiden Prabowo diminta digunakan memperbaiki infrastruktur Pendidikan.

“Dana yang sedianya untuk membiayai makan gratis masih disimpan karena belum kami pergunakan,” ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.