MTN Dorong Talenta Indonesia Tembus Level Global hingga 2045
Program Manajemen Talenta Nasional di ISI Jogja menyiapkan talenta seni, olahraga, riset, dan inovasi untuk berkontribusi pada ekonomi nasional.
Sebanyak 2.000 peserta mengikuti tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 Kabupaten Gunungkidul, DIY, Sabtu (2/11/2024). Antara/ist-Humas Pemkab Gunungkidul
Harianjogja.com, BANTUL–Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bantul tengah mendata calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang diterima di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul.
Pendataan ini mencakup mereka yang telah mengajukan surat pengunduran diri dari perusahaan tempat bekerja sebelumnya akibat pengunduran jadwal pengangkatan CPNS menjadi Oktober 2025.
Kepala BKPSDM Bantul, Isa Budihartomo menjelaskan, proses ini masih berlangsung dan belum rampung. “Kami sedang mendata CPNS yang diterima di lingkungan Pemkab Bantul dan telah mengajukan surat pengunduran diri ke perusahaan tempat mereka bekerja sebelumnya. Masih dalam proses, belum selesai,” ujarnya, Selasa (11/3/2025).
BACA JUGA: Pengangkatan CPNS Diundur, Peserta Lolos Seleksi Kebingungan Terlanjur Resign
Menurut Isa, pendataan ini bersifat kolektif, di mana BKPSDM mengumpulkan data dari seluruh CPNS yang telah diterima. Isa menyebutkan bahwa pihaknya tidak menetapkan batas waktu, tetapi akan selesai setelah semua data terkumpul. “Kalau semuanya sudah menginformasikan, berarti selesai karena kami sebar melalui grup aplikasi perpesanan," katanya.
Untuk mempermudah pendataan, BKPSDM menyediakan kanal khusus bagi para CPNS. “Kami kasih link untuk mengisi data, jadi lebih mudah. Nanti setelah terkumpul semua akan diserahkan ke pusat, instruksinya begitu,” tambahnya. Pendataan ini dibuka mulai hari ini, seiring dengan instruksi baru yang diterima dari pusat.
Pendataan ini hanya berlaku untuk CPNS di lingkungan Pemkab Bantul dan tidak mencakup Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Yang pendataan itu khusus CPNS, bukan P3K,” kata Isa.
Terkait dampak penundaan pengangkatan CPNS terhadap kinerja pemerintahan, Isa menyatakan bahwa pihaknya masih belum bisa melihat pengaruhnya secara langsung. “Kami belum bisa melihat efeknya sekarang karena ini masih berkala. Mungkin akhir tahun nanti bisa dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya,” jelasnya.
Diketahui, pada rekrutmen CPNS 2024, Kabupaten Bantul mendapatkan kuota 800 formasi, terdiri dari 114 CPNS dan 686 CPPPK. Isa mengatakan bahwa proses pemberkasan CASN Bantul telah selesai dan siap dikirimkan ke Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SiASN) sesuai jadwal.
BKPSDM juga terus memantau perkembangan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). “Kami selalu update informasi dan menyampaikannya melalui grup,” kata Isa.
Sebelumnya, Menteri PANRB Rini Widyantini mengumumkan bahwa pengangkatan CPNS 2024 yang semula dijadwalkan pada Maret 2025, diundur menjadi Oktober 2025. Sedangkan pengangkatan PPPK yang awalnya direncanakan pada Oktober 2025, mundur menjadi Maret 2026.
Rini menyebutkan bahwa alasan utama penundaan ini adalah untuk mendukung tujuh agenda transformasi manajemen aparatur sipil negara (ASN), khususnya dalam hal rekrutmen dan jabatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Program Manajemen Talenta Nasional di ISI Jogja menyiapkan talenta seni, olahraga, riset, dan inovasi untuk berkontribusi pada ekonomi nasional.
Warga Semin berburu emas di Kali Oya yang mengering saat kemarau. Aktivitas ini menjadi pekerjaan sampingan bagi petani yang kesulitan air.
Febrie Adriansyah diperiksa hampir 7 jam dan dicecar soal Tan Kian. Kuasa hukum menyebut Febrie tegas membantah menerima uang dari Tan Kian.
Jalan Baru Kretek-Girijati sepanjang 5 Km mulai uji coba open traffic 14-20 September 2026 dengan pembatasan kendaraan dan jam operasional.
Keterkaitan Boy Thohir dengan MGLV tercatat melalui PT Trinugraha Thohir yang memiliki 2,25% saham serta PT Trinugraha Thohir Harmoni sebesar 4,86%.
DPRD DIY meminta DTSEN tidak diterapkan kaku karena data bansos harus diuji dengan kondisi riil warga, termasuk pekerja informal dan pengguna pinjol.