Bantul Targetkan Semua Transaksi Keuangan Digital pada 2027

Harianjogja.com, BANTUL—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul menargetkan seluruh transaksi keuangan di lingkungan pemerintah daerah dilakukan secara digital pada 2027. Rencana tersebut tidak hanya menyasar transaksi belanja organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi juga pembayaran retribusi parkir hingga layanan becak listrik menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Wakil Bupati Bantul, Aris Suharyanta, mengatakan digitalisasi tata kelola keuangan merupakan bentuk penyesuaian pemerintah terhadap perkembangan zaman. Menurutnya, pola pembayaran nontunai sudah semakin banyak digunakan dalam layanan keuangan sehingga perlu diperluas ke berbagai sektor pelayanan dan kegiatan pemerintahan.

"Dan juga memang ini banyak sekali keuntungannya bagi pemerintah daerah. Dari segi transparansi juga bisa terkontrol dengan baik," kata Aris, Kamis (12/11/2026).

Aris menyebut digitalisasi nantinya akan diterapkan hingga transaksi dengan nilai kecil di lingkungan Pemkab Bantul. Pembayaran pajak dan sejumlah retribusi daerah yang sebelumnya sudah menggunakan sistem digital akan diperluas ke layanan lain, termasuk parkir.

Namun, penerapan pembayaran digital untuk parkir masih dibahas bersama pihak ketiga. Menurut Aris, sistem tersebut membutuhkan dukungan peralatan dalam jumlah cukup banyak sehingga persiapannya perlu dilakukan terlebih dahulu.

"Untuk parkir ini masih kami diskusikan dengan pihak ketiga karena parkir ini membutuhkan alat-alat yang banyak sekali ternyata. Target kami tahun depan semua sudah siap," jelasnya.

Selain parkir, Pemkab Bantul juga menyiapkan sistem pembayaran digital untuk jasa transportasi becak listrik. Pembayaran direncanakan menggunakan QRIS dengan menempelkan kode QR pada setiap becak agar pelanggan dapat melakukan transaksi secara langsung.

"Kemarin kami sudah diskusi dengan BPD DIY, kami juga akan wajibkan QRIS di abang becak, jadi langsung masuk ke rekening pebecak," ujarnya.

Melalui sistem tersebut, pembayaran jasa becak listrik diarahkan masuk langsung ke rekening masing-masing pengemudi. Rencana ini menjadi bagian dari perluasan transaksi nontunai yang tengah disiapkan Pemkab Bantul.

Transaksi OPD Beralih ke Nontunai

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Bantul, Istirul Widilastuti, mengatakan pihaknya telah meminta seluruh OPD mulai menerapkan transaksi digital pada tahun depan. Pelaksanaannya sudah berjalan secara bertahap sejak tahun ini dan ditargetkan berlaku efektif di seluruh dinas pada 2027.

"Jadi proses transaksi belanja di masing-masing OPD itu sekarang sudah banyak yang non tunai. Kami berusaha mengurangi yang sistem tunai," ungkapnya.

Dalam pelaksanaannya, pembayaran digital untuk transaksi belanja OPD dapat menggunakan QRIS maupun virtual account. Adapun pembayaran pajak dan retribusi daerah telah didukung kerja sama dengan Bank BPD DIY serta sejumlah bank lainnya.

Istirul menjelaskan, perluasan transaksi digital merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk memperkuat pengelolaan keuangan. Sistem pembayaran nontunai diharapkan membantu mengurangi potensi kebocoran sekaligus meningkatkan keterbukaan dalam pengelolaan anggaran.

"Ini sekaligus upaya dari kami untuk mengurangi tingkat kebocoran dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien dalam melaksanakan APBD Kabupaten," pungkasnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.