DIY Tunggu Instruksi Pusat Terkait Pelonggaran TKDN

Harianjogja.com, JOGJA—Pemda DIY masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat terkait pelonggaran kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Walau sejumlah sektor industri kemungkinan terdampak, DIY siap mengikuti kebijakan pusat.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Yuna Pancawati, menjelaskan hingga saat ini, belum ada surat edaran ataupun arahan baru dari kementerian terkait pelonggaran TKDN. "Kami menghormati hukum positif yang berlaku saat ini, sehingga belum ada kebijakan yang berubah di tingkat DIY," ujarnya, Kamis (10/4/ 2025)

Ia memastikan jika regulasi resmi sudah ada, Pemda DIY akan segera menyesuaikan pelaksanaan di daerah. TKDN selama ini berfungsi melindungi pasar domestik dari gempuran produk asing. Jika TKDN dilonggarkan, konsekuensi adalah meningkatnya volume produk impor yang masuk ke pasar nasional.

BACA JUGA: Donald Trump Berlakukan Tarif 32 Persen untuk Indonesia, TKDN Diduga Jadi Penyebab

"Kalau kelonggaran TKDN diberlakukan, maka logikanya akan semakin banyak produk luar negeri yang masuk ke Indonesia. Karena sejatinya TKDN ini adalah barrier non-tarif untuk membendung arus produk dari luar," ungkapnya.

Sektor industri lokal yang memiliki kompetitor produk impor akan menjadi pihak rentan terdampak, diantaranya furnitur, mainan anak, dan produk logam. Meski demikian, tetap diperlukan kajian lebih lanjut untuk melihat seberapa besar dampak kebijakan ini.

"Semua produk lokal yang memiliki pesaing dari luar negeri akan terdampak. Tapi tentu harus dikaji lebih lanjut, sektor mana yang paling terdampak dan seberapa besar dampaknya," kata dia.

Meski demikian, Yuna memastikan kesiapan Pemda DIY untuk menjalankan apapun kebijakan yang ditetapkan pusat. "Kami mengikuti dinamika yang ada dan siap melaksanakan apabila nanti sudah ada kebijakan baru," ungkapnya.

BACA JUGA: Penuhi Sanksi Terkait TKDN, Apple Akan Tambah Investasi

Seperti diketahui, sebelumnya Prabowo menyampaikan pelonggaran TKDN dalam Sarasehan Ekonomi Nasional yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/ 2025). Penerapan TKDN yang kaku kata Prabowo, membuat industri nasional kehilangan daya saing.

Menurutnya, kebijakan TKDN sebaiknya dibuat fleksibel dan bisa digantikan dengan insentif. "TKDN dipaksakan, ini akhirnya kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju, TKDN fleksibel saja, mungkin diganti dengan insentif," kata Prabowo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.