Markas Judol WNA di Jakarta, Pakar UII: Ini Ancaman Serius Siber RI

Harianjogja.com, JOGJA—Terbongkarnya markas judi online internasional di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, dinilai menjadi sinyal bahaya bagi keamanan digital Indonesia. Praktik kejahatan siber lintas negara disebut kini berkembang semakin terorganisasi dengan pola operasi menyerupai perusahaan teknologi modern.

Pakar Forensika Digital Universitas Islam Indonesia (UII), Dr. Yudi Prayudi, menilai pengungkapan kasus tersebut tidak bisa dipandang sebagai tindak kriminal biasa. Menurutnya, keberadaan ratusan operator asing, puluhan domain aktif, hingga perangkat digital dalam jumlah besar menunjukkan adanya ekosistem cybercrime yang bekerja secara profesional dan sistematis.

"Kasus ini seharusnya dibaca sebagai penanda penting bahwa ruang digital Indonesia sedang berada dalam tekanan serius dari kejahatan siber lintas negara yang semakin terorganisir, profesional, dan kompleks," ujar Yudi dalam keterangannya, Rabu (13/5/2026).

Sindikat Judi Online Kini Beroperasi Layaknya Perusahaan Teknologi

Yudi menjelaskan sindikat judi online internasional saat ini memiliki struktur operasional yang jauh lebih modern dibanding pola kejahatan konvensional. Sistem kerja mereka mencakup pengelolaan server, pengaturan domain, pengamanan jaringan komunikasi, hingga strategi menghindari pelacakan aparat penegak hukum.

Penggunaan gedung perkantoran di pusat kota Jakarta juga menunjukkan para pelaku memiliki tingkat keberanian tinggi karena memanfaatkan lemahnya pengawasan lintas sektor. Menurut Yudi, ruang digital kini tidak hanya dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi, tetapi telah berubah menjadi bagian dari ekonomi ilegal global.

Ia menilai praktik judi online modern tidak lagi sekadar aktivitas taruhan uang semata. Di baliknya terdapat manipulasi algoritma, pemanfaatan data pengguna, hingga transaksi keuangan digital yang kompleks dan sulit dilacak.

75 Domain Jadi Bukti Pola Operasi Terorganisasi

Dalam kasus tersebut, aparat menemukan sekitar 75 domain aktif yang digunakan sindikat. Temuan ini dinilai memperlihatkan pola operasi yang sangat adaptif dan sengaja dirancang agar sulit diungkap aparat forensik digital.

"Dalam perspektif digital forensik, pola seperti ini menunjukkan adanya deliberate obfuscation, yaitu upaya sengaja untuk menyamarkan identitas sistem, jalur komunikasi, serta hubungan antarentitas digital agar sulit dilacak aparat penegak hukum," tegasnya.

Yudi menyebut Indonesia berpotensi hanya dijadikan lokasi operasional karena biaya operasional relatif murah dan pengawasan digital yang belum optimal. Sementara pusat kendali utama maupun server disebut umumnya berada di luar negeri sehingga menyulitkan proses penindakan hukum lintas yurisdiksi.

Disamakan dengan Kasus POGO Filipina dan Scam Center Kamboja

Fenomena tersebut, menurut Yudi, memiliki kemiripan dengan kasus Philippine Offshore Gaming Operators (POGO) di Filipina maupun scam center di Kamboja. Kedua negara itu akhirnya mengambil langkah represif setelah aktivitas perjudian digital berkembang menjadi ancaman serius, termasuk pencucian uang dan perdagangan manusia.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia perlu belajar dari pengalaman negara lain agar tidak menjadi pusat operasi cybercrime di Asia Tenggara.

Penindakan Tak Cukup Hanya Tangkap Influencer Judi Online

Yudi juga menyoroti pola penegakan hukum di Indonesia yang selama ini dinilai masih dominan menyasar promotor judi online seperti selebgram atau influencer media sosial. Padahal, promosi digital hanyalah lapisan terluar dari jaringan bisnis ilegal yang jauh lebih kompleks.

Menurutnya, di balik promosi tersebut terdapat sistem tracking analytics untuk membaca perilaku pengguna, penggunaan payment gateway terselubung, hingga pemanfaatan mata uang kripto guna menyamarkan aliran dana.

"Promosi judi online yang terlihat sederhana di media sosial sesungguhnya hanyalah wajah depan dari sebuah model bisnis digital ilegal yang sangat terstruktur, berbasis teknologi tinggi, memanfaatkan analisis data, sistem finansial digital, serta dukungan infrastruktur siber internasional," jelas Yudi.

Dorong Pembentukan Satgas Lintas Lembaga

Yudi mengapresiasi langkah Polri yang mulai menelusuri aliran dana dan pelacakan server dalam kasus markas judi online internasional tersebut. Namun, ia menegaskan pemblokiran domain semata tidak akan efektif karena operator dapat dengan cepat membuat domain baru dalam hitungan menit.

Karena itu, ia mendorong pembentukan task force lintas lembaga yang melibatkan aparat penegak hukum, PPATK, imigrasi, hingga otoritas perbankan untuk memutus rantai finansial sindikat judi online internasional.

"Jika tidak diantisipasi secara serius, maka Indonesia tidak hanya akan menjadi pasar perjudian digital, tetapi dapat berkembang menjadi pusat operasi cybercrime internasional di kawasan Asia Tenggara," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.