Sekolah Rakyat Diharapkan Bisa Dibangun di Dlingo

Harianjogja.com, BANTUL--Pelaksana Tugas Panewu Kapanewon Dlingo, Marji Hidayat berharap agar sekolah rakyat bisa didirikan di Padukuhan Salam, Temuwuh, Dlingo.

Sebab, keberadaan sekolah tersebut tidak hanya akan mengatasi persoalan pendidikan, tapi juga akan memberikan dampak positif kewilayahan.

"Tanahnya juga mendukung, karena kondusif dan tenang. Selain itu, dengan adanya sekolah rakyat maka akan banyak warga kami yang tertampung. Mengingat disini banyak yang sejatinya pintar, tapi terkendala biaya sekolah," katanya, Rabu (23/4/2025).

BACA JUGA: Puluhan Orang Daftar Sekolah Rakyat di Bantul

Meski demikian, Marji mengaku sampai saat ini keinginan tersebut belum mendapatkan lampu hijau dari Pemkab Bantul dan Kemensos RI. Sebab, keputusan penentuan lokasi sekolah rakyat berada di tangan Pemkab dan Kemensos RI. Termasuk teknis pembangunan dan juga pelaksanaan  sekolah rakyat ada di tangan Pemkab dan Kemensos RI.

"Kalau survei lokasi, kan beberapa waktu lalu sudah dilakukan. Tanah yang disurvei itu memiliki luasan 5-10 hektare dan berstatus Tanah Kas Desa. Saat ini belum ada bangunannya dan saat ini digunakan untuk lahan pertanian," ungkapnya.

Wakil Bupati Bantul Aris Suharyanta mengakui survei lokasi untuk sekolah rakyat telah dilakukan. Survei sejauh ini dilakukan di satu lokasi yakni di Temuwuh, Dlingo. Untuk sementara, Pemkab tengah  menggodok dan membahas aturan mengenai anggaran pembangunan sekolah, yang diperkirakan juga membutuhkan anggaran tidak sedikit.

Aris juga tidak menampik, awalnya ada rencana pembangunan sekolah rakyat di wilayah Kapanewon Pandak. Namun, kewenangan untuk di wilayah Pandak ada di Pemda DIY. Di sisi lain, Pemkab juga berkewajiban untuk mencari lokasi sekolah rakyat untuk jenjang TK sampai SMP.

"Jadi setelah dilakukan pengecekan, kami laporan ke pusat," ucap Aris.

Meski lahan telah tersedia, Sekda Bantul Agus Budi Raharja menyatakan pembangunan belum bisa dipastikan kapan dimulai. Sebab, belum ada petunjuk teknis maupun jadwal resmi dari Kemensos RI.

"Untuk tenaga pengajar dan jumlah peserta didik kami juga belum menerima informasi lebih lanjut dari pemerintah pusat," paparnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.