Imigrasi Manado Tunda 24 Keberangkatan PMI Terindikasi TPPO
Imigrasi Manado menunda 24 keberangkatan PMI terindikasi TPPO hingga Juli 2026 sebagai upaya mencegah pekerja migran nonprosedural.
Foto ilustrasi Koperasi Merah Putih. - Foto dibuat oleh AI/ChatGPT
Harianjogja.com, JOGJA—Proses legalitas hukum pendirian koperasi merah putih di 438 kalurahan di DIY dikebut oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) DIY.
"Kami berkomitmen untuk mendorong pendirian koperasi merah putih di setiap desa dan kelurahan. Saat ini Kulon Progo menjadi wilayah dengan capaian tertinggi sebanyak 28 koperasi yang telah disahkan," kata Kepala Kanwil Kemenkum DIY Agung Rektono Seto di Jogja, Selasa (3/6/2025).
Untuk memperkuat percepatan tersebut, Kanwil Kemenkum DIY berkoordinasi bersama pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI) tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Agung menilai kolaborasi itu krusial mengingat notaris memiliki peran sentral dalam penyusunan akta dan pengesahan badan hukum koperasi.
Hingga awal Juni 2025, tercatat 51 koperasi merah putih telah disahkan di DIY. Jumlah ini dinilai masih jauh dari target sehingga diperlukan kerja sama lintas sektor untuk percepat proses.
Selain notaris, Kanwil Kemenkum DIY juga menggandeng aparat desa dan penyuluh hukum untuk melakukan sosialisasi dan pendekatan langsung ke tengah masyarakat.
Menurut dia, strategi bottom-up itu cukup efektif menumbuhkan pemahaman dan komitmen dari tingkat akar rumput.
Dengan langkah percepatan itu, Agung optimistis mampu memenuhi target pendirian koperasi merah putih di seluruh desa/kelurahan di DIY dalam waktu dekat.
"Koperasi bukan sekadar legalitas, melainkan harus benar-benar hidup dan bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, setelah pendirian, kami akan fokus pada pendampingan dan pengembangan usaha," ujar Agung.
Ketua INI Wilayah DIY Agung Hernin menyatakan kesiapan notaris di seluruh DIY untuk terlibat aktif dalam program ini.
"Para notaris di DIY siap bekerja ekstra keras untuk membantu percepatan pendirian koperasi merah putih. Kami juga telah berkoordinasi dengan kepala desa dan kelurahan untuk memastikan proses berjalan lancar," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Imigrasi Manado menunda 24 keberangkatan PMI terindikasi TPPO hingga Juli 2026 sebagai upaya mencegah pekerja migran nonprosedural.
Kemensos mencoret 880 penerima bansos di Sukoharjo yang terindikasi bermain judi online. DPRD meminta langkah tegas menjadi efek jera.
DPRD Bantul meminta seleksi Pilur 2026 berlangsung transparan dan objektif jika bakal calon lurah melebihi lima orang di satu kalurahan.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi meminta perguruan tinggi mengintegrasikan sains, agama, dan Pancasila untuk mencetak SDM unggul.
Kredivo menghentikan sementara penagihan dan menonaktifkan debt collector usai dugaan pelanggaran penagihan di Purworejo.
Film dokumenter Jalan Pulih terkurasi di Djourno Fest 2026. Karya ini mengangkat perjuangan perempuan dengan disabilitas psikososial dan makna pemulihan.