DPRD Gunungkidul Soroti Data Kemiskinan, Minta Bansos Tepat Sasaran
DPRD Gunungkidul meminta data kemiskinan diperkuat agar bansos dan program pengentasan kemiskinan lebih tepat sasaran.
Penampakan salah satu wilayah di Banguntapan, Bantul yang belum lama ini mendapat alokasi anggaran peningkatan infrastruktur kawasan kumuh. Pemkab Bantul berencana menaikkan anggaran infrastruktur jadi Rp180 miliar pada 2026./ Ist
Harianjogja.com, BANTUL – Komisi C DPRD Bantul menyebut akan mendukung langkah Bupati Bantul Abdul Halim Muslih yang berencana meningkatkan anggaran infrastruktur menjadi Rp180 miliar pada tahun 2026. Namun, Pemkab diingatkan agar penggunaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tidak dikendalikan oleh kepentingan politik semata.
“Kami dari Komisi C tentu mendukung program infrastruktur karena itu juga penunjang ekonomi. Tapi catatannya, jangan sampai diberikan ke proyek-proyek yang tidak sesuai, hanya karena janji politik di daerah-daerah tertentu,” kata Wakil Ketua Komisi C DPRD Bantul, Datin Wisnu Pranyoto, Senin (9/6/2026).
Datin menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur harus fokus pada wilayah-wilayah yang benar-benar membutuhkan dan memiliki dampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat. Ia mencontohkan kawasan wisata Parangtritis sebagai salah satu prioritas pembangunan.
“Parangtritis itu sekarang sudah jadi tujuan wisata utama. Jadi, infrastruktur menuju ke tempat-tempat wisata seperti itu harus benar-benar diperhatikan. Karena selain mendukung sektor pariwisata, itu juga bisa membantu UMKM yang ada di sekitar lokasi,” ujarnya.
BACA JUGA: Iduladha 2025, 23 Ribu Lebih Hewan Kurban Disembelih di Bantul
Datin berharap, dengan peningkatan anggaran tiga kali lipat tersebut, pembangunan yang dilakukan benar-benar menyentuh sektor-sektor strategis dan memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat Bantul.
"Harus benar-benar dipetakan daerah mana yang butuh dan prioritas untuk ditingkatkan infrastrukturnya," kata dia.
Sebelumnya, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan bahwa anggaran infrastruktur di daerah ini akan meningkat signifikan dari Rp60 miliar pada 2025 menjadi Rp180 miliar pada 2026. Anggaran ini akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan dan perkotaan melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) setempat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD Gunungkidul meminta data kemiskinan diperkuat agar bansos dan program pengentasan kemiskinan lebih tepat sasaran.
Kawah Sikidang dipadati wisatawan saat libur HUT RI. Kunjungan ke Dieng meningkat hingga 10.000 orang per hari saat akhir pekan.
Gempa M 7,7 NTT berkaitan dengan Flores Back Arc Thrust. Sesar ini berpotensi memicu gempa besar dan memiliki sejarah gempa merusak.
Harga emas Pegadaian Sabtu 15 Agustus 2026 naik. Antam Rp2,782 juta, Galeri24 Rp2,677 juta, dan UBS Rp2,736 juta per gram.
Peringatan Memetri Kaistimewan 14 tahun Undang-Undang Keistimewaan (UUK) DIY dimeriahkan dengan aksi donor darah di Pendopo Parasamya, Bantul Sabtu (15/8/2026).
Memasuki hari keempat, tim SAR mencari empat korban KMP Putri Yasmin dengan memperluas penyisiran Selat Lombok hingga perairan Nusa Penida.